Dana Bos

Selain memperkuat pendidikan gratis, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas guru di Indonesia.

Kejanggalan itu ditemukan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) yang tidak sesuai juknis dana BOS.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menegaskan **larangan pungutan biaya masuk sekolah negeri** pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, menjamin pendidikan gratis bagi siswa di semua jenjang.

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dindikbud menggandeng SMP swasta sebagai langkah strategis atasi keterbatasan daya tampung SMPN, memastikan seluruh anak di wilayah tersebut tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Subang mengambil langkah strategis dengan menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk menangani administrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meringankan beban kepala sekolah dan mencegah penyelewengan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

Realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp223,74 miliar hingga awal April 2026, menandakan komitmen pemerintah dalam mendukung mutu pendidikan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh telah menyalurkan Dana BOS sebesar Rp38,57 miliar kepada 687 sekolah di empat kabupaten wilayah pantai barat Aceh, guna mendukung operasional pendidikan.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.

Terdapat 4 yang menjadi tersangka oleh Kejari Nias Selatan.

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Disdik Sumsel berkomitmen penuh cegah siswa putus sekolah akibat kendala biaya, pantau ketat sekolah, dan siapkan skema pendanaan berkeadilan demi masa depan pendidikan anak bangsa.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar sekolah Sumut, sekaligus mendorong percepatan program biaya pendidikan gratis. Langkah ini diambil menyusul kasus korupsi dana BOS yang melibatkan kepa

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo mendesak pemerintah daerah untuk segera mengangkat 87 Kepala Sekolah Definitif Situbondo guna memastikan kewenangan penuh dalam pengelolaan sekolah.

Komisi III DPRD Singkawang resmi mengeluarkan Larangan Penjualan LKS di SD dan SMP. Kebijakan ini diambil untuk melindungi siswa dari beban biaya tambahan dan memastikan pendidikan yang adil serta merata.

Ketua Komisi VII DPR menyoroti ketimpangan insentif dan kesejahteraan tenaga administratif pendidikan yang belum merata, mendesak Kemendikdasmen segera mengambil langkah konkret.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) membeberkan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus penahanan ijazah siswa, berhasil membebaskan ribuan dokumen penting ini yang sebelumnya tertahan di sekolah.

Polda Papua intensif awasi penyaluran dana BOS di Merauke, Papua Selatan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hasil sementara mengungkap mayoritas dana digunakan untuk honor guru non-ASN.

Dinas Pendidikan Deli Serdang membantah tegas tudingan penjualan seragam pramuka di sekolah dengan harga fantastis Rp1 juta, menegaskan tidak ada regulasi dan pembelian dilakukan mandiri.