Pemerintah Evaluasi Dampak PP Tunas Terhadap Kesehatan Mental Anak

Pemerintah akan melakukan studi evaluasi mendalam terkait dampak implementasi PP Tunas terhadap kesehatan mental anak, sebagai upaya melindungi generasi muda di era digital.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif untuk melindungi generasi muda di era digital dengan merencanakan studi evaluasi komprehensif. Studi ini akan mengkaji dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) terhadap kesehatan mental anak-anak.

Evaluasi ini akan dilakukan sebelum dan sesudah PP Tunas diberlakukan secara efektif mulai 28 Maret 2026. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan signifikan pada indikator kesehatan mental dan kesejahteraan anak.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Imran Pambudi, menjelaskan bahwa studi ini akan melibatkan pemantauan prevalensi gejala depresi/ansietas, kualitas tidur, dan waktu layar harian anak. Selain itu, insiden cyberbullying serta akses layanan kesehatan mental dan indikator kesejahteraan keluarga juga akan menjadi fokus utama pengamatan.

Dampak Media Sosial pada Kesehatan Mental Anak

Pembatasan penggunaan media sosial menjadi krusial untuk menjaga kesehatan mental anak-anak, mengingat kerentanan mereka akibat perkembangan otak yang belum seimbang. Media sosial menawarkan imbalan cepat dan terukur, seperti 'like', komentar, dan jumlah pengikut, yang dibaca otak sebagai sinyal sosial penting. Otak manusia bahkan merespons lebih kuat saat menantikan imbalan yang tidak pasti, menjelaskan mengapa fitur seperti 'infinite scroll' dan notifikasi tak terduga membuat pengguna terus terpaku pada ponsel.

Dampak dari pola penggunaan ini dapat menyebabkan perubahan fungsi dan struktur di area otak yang mengontrol diri, emosi, dan pemrosesan 'reward'. Perubahan tersebut, pada beberapa aspek, menunjukkan kemiripan dengan pola yang ditemukan pada kecanduan zat atau judi. Data dari RS Jiwa Menur di Surabaya menunjukkan lonjakan tajam kasus terkait pornografi dan masalah 'game online' pada anak antara tahun 2022 hingga 2025.

Paparan pornografi meningkat dari 27 kasus pada 2022 menjadi 133 kasus pada 2025, sementara kasus terkait 'game online' melonjak dari 74 pada 2022 menjadi 360 pada 2025. Tren ini mengindikasikan perubahan pola penggunaan atau peningkatan pelaporan, yang memerlukan perhatian mendesak dari pemerintah, sekolah, dan orang tua. Langkah pencegahan, literasi digital, dan mekanisme pelaporan yang lebih efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi anak dan remaja.

Hubungan Penggunaan Medsos Dini dan Risiko Psikologis

Selain faktor perkembangan, variasi individual seperti kepribadian, kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya, dan predisposisi genetik turut menentukan kerentanan seseorang terhadap pola penggunaan media sosial yang bermasalah. Studi longitudinal dan meta-analisis terbaru menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan media sosial di usia dini dengan peningkatan risiko gangguan psikologis pada remaja akhir.

Risiko ini terutama dimediasi oleh ketidakpercayaan interpersonal, gangguan tidur, dan citra diri negatif. Efek negatif ini lebih kuat pada remaja perempuan, yang cenderung lebih rentan terhadap tekanan sosial dan perbandingan diri di media sosial. Pada level perilaku, konsekuensi seringkali tampak sebagai gangguan tidur, penurunan konsentrasi, kecemasan, dan gejala depresi pada kelompok yang rentan.

Kemenkes dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merencanakan studi dengan metode campuran (mixed-methods) untuk menangkap perubahan gejala mental, pola tidur, paparan konten, dan dampak sosial. Studi ini akan mencakup 'baseline', 'follow-up' 6–12 bulan, dan evaluasi jangka menengah selama 24 bulan atau dua tahun.

Implementasi dan Kepatuhan Platform Digital terhadap PP Tunas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, atau PP Tunas, bertujuan membatasi anak dari platform digital berisiko tinggi. Pada awal implementasinya, peraturan ini berlaku untuk delapan platform digital utama, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Upaya pemerintah ini menjadi krusial untuk menjaga privasi serta melindungi data anak di era teknologi yang semakin lekat dengan media sosial.

Hingga satu hari sebelum implementasi PP Tunas berlangsung, tepatnya 27 Maret 2026 pukul 21.30 WIB, kepatuhan platform digital masih bervariasi. Hanya dua platform, yaitu X dan Bigo Live, yang telah menunjukkan kepatuhan penuh terhadap ketentuan PP Tunas. Sementara itu, TikTok dan Roblox dikategorikan sebagai platform yang kooperatif sebagian.

Empat platform digital lainnya, yakni Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube, masih belum memenuhi ketentuan PP Tunas. Kondisi ini menyoroti pentingnya proteksi anak di ruang digital oleh berbagai platform dan perlunya pengawasan serta penyesuaian lebih lanjut.

Sumber: AntaraNews