kesehatan mental anak

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan **kolaborasi atasi darurat kesehatan mental anak** di Indonesia, menyusul data mengejutkan dari Kementerian Kesehatan dan Polri mengenai peningkatan kasus depresi dan bunuh diri pada anak.

Kesehatan mental anak tidak hanya dipengaruhi faktor luar, melainkan erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan berdaya menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Pemerintah Kota Padang berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, fokus pada kesehatan mental anak didik, guna mencegah perisakan anak melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bergerak proaktif menyiapkan tiga pilar utama mendukung program Siber Sehat NTT. Inisiatif ini bertujuan menjaga mental anak-anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi muda tumbuh sehat.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat membentuk tim pendampingan psikologis korban kekerasan daycare, menyusul kasus penelantaran anak di Daycare Little Aresha yang menghebohkan publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengirimkan tim khusus untuk mendampingi penanganan kasus kekerasan anak yang menimpa puluhan korban di Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Kasus kekerasan anak di Daycare DIY ini menjadi

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan dukungan kuat terhadap kebijakan pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah konkret melindungi generasi muda dari konten tidak pantas dan menjaga kesehatan mental mereka.

Praktisi pendidikan menilai PP Tunas Perlindungan Anak menjadi langkah konkret pemerintah mengatasi risiko media sosial, mulai dari cyberbullying hingga penurunan prestasi akademik, demi masa depan anak-anak.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari risiko digital.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Anak-anak di Kalimantan Utara menyuarakan dukungan positif terhadap kebijakan pembatasan platform digital, menilai langkah pemerintah ini sangat bermanfaat untuk perlindungan dan tumbuh kembang mereka.

Mayoritas orang tua di Kabupaten Pasaman Barat menyambut baik kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi akses media sosial anak dan game online. Kebijakan pembatasan media sosial anak ini diharapkan mampu menjaga mental dan fo

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang anak dari efek negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Seorang psikolog dari Universitas Paramadina menjelaskan berbagai manfaat positif pembatasan media sosial bagi anak, mulai dari stabilitas emosi hingga peningkatan fokus dan kreativitas.

Pemerintah segera mengkaji dampak Peraturan Pemerintah (PP) Tunas terhadap kesehatan mental anak, menyusul kekhawatiran akan paparan platform digital yang berisiko.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang mulai berlaku efektif hari ini.

Pemerintah akan melakukan studi evaluasi mendalam terkait dampak implementasi PP Tunas terhadap kesehatan mental anak, sebagai upaya melindungi generasi muda di era digital.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur bergerak cepat menyosialisasikan aturan **pembatasan media sosial anak** usia di bawah 16 tahun, mengacu pada Permenkomdigi terbaru yang mulai berlaku bertahap.