Pangkas Perjalanan Dinas, Dedi Mulyadi Janji Bantu Renovasi Mess MPR RI Diduga Dibakar saat Demo di DPRD Jabar
Kerugian atas rusaknya sejumlah bangunan maupun fasilitas umum dalam aksi tempo hari itu ditaksir mencapai Rp10 miliar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan bakal turut membantu renovasi bangunan mess MPR RI, yang diduga dibakar saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, pada Jumat (29/8). Begitu juga dengan sejumlah bangunan dan fasilitas lain yang terdampak dalam aksi tersebut.
"Ya, kita perbaiki, kita bantu. (Pakai dana Pemprov) Iya, kita bantu. Karena DPR-nya nih lagi ngasih ke kita peluang untuk perbaikan-perbaikan. Banyak katanya mau digeserin," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Senin (1/9).
Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian atas rusaknya sejumlah bangunan maupun fasilitas umum dalam aksi tempo hari itu ditaksir mencapai Rp10 miliar. Hitung-hitungan lebih lanjut, akan dilakukan guna memastikan jumlah pasti kerugian.
"Kita belum hitung ya, tapi ya kalau perbaikan gedung segala macam sih ya kalau Rp10 (miliaran) nyampai lah. hitungannya Rp10 miliar lah kalau yang renovasi-renovasi itu cukup," kata Dedi.
Realokasi Anggaran Perjalanan Dinas
Untuk dana yang diperlukan, Dedi mengatakan pihaknya berencana merealokasi anggaran. Salah satunya, dari pengurangan anggaran perjalanan dinas luar provinsi dan luar negeri dari anggota DPRD Jabar.
Di sisi lain, Dedi juga menyorot pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat terkait dampak dari gelombang aksi belakang yang berimbas pada rusaknya sejumlah bangunan dan fasilitas umum.
Sebab, menurutnya dampak ekonomi akibat aksi bakal lebih lama berlangsung ketimbang dampak eskalasi aksi. Untuk eskalasi aksi dalam konteks politis, dia menduga bakal surut pada pekan ini.
"Jadi yang di pikiran saya itu kalau politiknya mungkin dalam minggu ini sudah selesai. Tetapi ekonomi yang ditimbulkan itu akan panjang. Nah, kita ini bagaimana agar tidak panjang," katanya.
Benarkan Perampingan Anggaran Dinas
Terkait hal ini, Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa membenarkan ada perampingan anggaran dinas keluar negeri. Adapun untuk dinas ke luar provinsi ia bilang, itu baru dibicarakan. Hal ini masih dalam proses pembahasan.
"Ya kalo keluar negeri iya, dan kalau kemudian dinas di luar provinsi, kan baru sekarang dibicarakan untuk tidak mengadakan perjalanan ke luar provinsi, lalu kita anggarkan dimasukkan ke kebutuhan-kebutuhan yang juga dikerjasamakan dengan Pemprov," kata dia.