Kementerian PU Desain Ulang Gedung Utama DPRD Sulsel, Proyeksi Anggaran Capai Rp99 Miliar

Gedung utama DPRD Sulawesi Selatan akan dirobohkan dan dibangun ulang setelah dinyatakan tidak layak pakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum, menyusul insiden pembakaran pada Agustus 2025.

Pembangunan Gedung DPRD NTB yang hancur pasca-kebakaran akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN, menjanjikan wajah baru parlemen daerah.

Untuk tahap awal, Kementerian PU menganggarkan Rp90 miliar untuk melakukan rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan Makassar.

Kementerian PU memastikan rekonstruksi Gedung DPRD Makassar yang rusak parah akibat dibakar massa. Akankah bangunan bersejarah ini dirobohkan sepenuhnya dan dibangun ulang?

Dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua masa bangunan yang terdampak.

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi gedung DPRD Kota Kediri yang terbakar, membahas potensi relokasi, dan mengungkap total kerugian nasional akibat aksi massa mencapai Rp1 triliun. Akankah gedung DPRD Kediri pindah?

Pemerintah Kota Makassar mengajukan anggaran fantastis Rp375 miliar untuk pembangunan Kantor DPRD Makassar yang terbakar. Akankah gedung baru dibangun atau hanya direnovasi?

Kementerian PUPR melakukan pengecekan langsung terhadap Kerusakan Gedung di Kediri pasca aksi anarkis massa. Berapa total kerugian yang ditaksir dan bagaimana nasib perbaikannya?

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengajukan Rp233 miliar untuk anggaran pembangunan gedung DPRD Sulsel yang dibakar massa. Berapa sebenarnya total kerugian akibat demo?

Anggaran tersebut diajukan untuk pembangunan kembali Kantor DPRD Sulsel yang habis terbakar saat kerusuhan unjuk rasa pada 29 Agustus lalu.

DPRD Sulsel gelar rapat paripurna maraton APBD Perubahan 2025 di kantor sementara BMBK. Simak jadwal lengkap dan alasan di balik lokasi tak biasa ini!

Danang menekankan agar kebutuhan anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam rencana Tahun Anggaran 2026.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyikapi serius dugaan permainan harga pupuk subsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Bone, mengungkap potensi manipulasi jalur distribusi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan pemanggilan Kepala Kesbangpol Sulsel untuk Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan pelanggaran dalam seleksi Paskibraka tingkat nasional. Kisruh Seleksi Paskibraka Sulsel ini mencuat setelah adanya laporan peserta.

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

Kepolisian mengungkapkan bahwa Yuvita tidak melarikan diri meskipun mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun karena merasa takut terhadap Taufik.

Luka Yuvita semakin memburuk karena tidak mendapatkan perawatan setelah dianiaya oleh Taufik.

Insiden tersebut berujung pada laporan polisi setelah korban mengalami sejumlah luka.

Area pabrik kini telah dipasangi garis polisi dan seluruh aktivitas produksi dihentikan sementara hingga proses penyelidikan selesai.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami sekitar 20 luka bacok di sejumlah bagian tubuh dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 25 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan awal.