Gubernur Sulsel Usulkan Anggaran Rp233 Miliar Bangun Ulang Kantor DPRD yang Dibakar Massa

Gedung utama DPRD Sulawesi Selatan akan dirobohkan dan dibangun ulang setelah dinyatakan tidak layak pakai oleh Kementerian Pekerjaan Umum, menyusul insiden pembakaran pada Agustus 2025.

Pembangunan Gedung DPRD NTB yang hancur pasca-kebakaran akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN, menjanjikan wajah baru parlemen daerah.

Untuk tahap awal, Kementerian PU menganggarkan Rp90 miliar untuk melakukan rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan Makassar.

Pembangunan ulang bangunan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang ditargetkan rampung pada Desember 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi gedung DPRD Kota Kediri yang terbakar, membahas potensi relokasi, dan mengungkap total kerugian nasional akibat aksi massa mencapai Rp1 triliun. Akankah gedung DPRD Kediri pindah?

Pemerintah Kota Makassar mengajukan anggaran fantastis Rp375 miliar untuk pembangunan Kantor DPRD Makassar yang terbakar. Akankah gedung baru dibangun atau hanya direnovasi?

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyebut tak menutup kemungkinan jumlah tersangka kerusuhan akan terus bertambah.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengajukan Rp233 miliar untuk anggaran pembangunan gedung DPRD Sulsel yang dibakar massa. Berapa sebenarnya total kerugian akibat demo?

DPRD Sulsel gelar rapat paripurna maraton APBD Perubahan 2025 di kantor sementara BMBK. Simak jadwal lengkap dan alasan di balik lokasi tak biasa ini!

Para tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

Selain sepuluh terduga pelaku kerusuhan di Makassar, polisi juga sudah menangkap dua pelaku kericuhan demo di Palopo.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemulihan maksimal bagi para Korban Kebakaran DPRD Makassar yang tragis, menelan empat korban jiwa dan melukai lima lainnya.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyikapi serius dugaan permainan harga pupuk subsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Bone, mengungkap potensi manipulasi jalur distribusi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan pemanggilan Kepala Kesbangpol Sulsel untuk Rapat Dengar Pendapat terkait dugaan pelanggaran dalam seleksi Paskibraka tingkat nasional. Kisruh Seleksi Paskibraka Sulsel ini mencuat setelah adanya laporan peserta.

Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan wajib segera menindaklanjuti rekomendasi BPK Sulsel atas LHP LKPD 2025 dalam 60 hari. Apa saja kriteria pemeriksaan BPK yang harus dipenuhi?

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

Perwakilan peternak mengeluhkan soal SPPG yang membeli telur ayam di bawah HAP.

Pemprov Jateng mewajibkan telur dan daging ayam masuk menu MBG dua kali sepekan. Kebijakan ini sekaligus mendukung peternak lokal.

Kesepakatan tersebut bakal menyerap 7 persen sampai 10 persen produksi telur dan ayam dari peternak.

Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi di daerah tujuan wisata.

Usai mengonsumsi minuman oplosan tersebut, keduanya mulai merasakan efek samping.

Pengungkapan penyelundupan penyu berdasarkan laporan masyarakat pesisir Pantai Pegametan mencurigai aktivitas perdagangan penyu ilegal di wilayah mereka.