Tunjuk PT Hutama Karya, Kementerian PU Anggarkan Rp90 Miliar Rehabilitasi Gedung DPRD Sulsel dan Makassar

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melakukan proses rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan Makassar yang sebelumnya dibakar saat kerusuhan 29 Agustus 2025.

Untuk tahap awal, Kementerian PU menganggarkan Rp90 miliar untuk melakukan rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan Makassar.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulawesi Selatan, M Yamin Thalib mengatakan untuk rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan Makassar pihaknya menggandeng PT Hutama Karya. Kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis, (11/12) malam.

"Total anggaran untuk tahap pertama sebesar Rp90 miliar. Ini mencakup penanganan gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan usai dibakar demonstran pada Agustus 2025," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/12).

Yamin menjelaskan untuk DPRD  Makassar pekerjaan tahap pertama baru mencakup bangunan sayap kanan.

Sementara bangunan utama atau ruang paripurna akan masuk dalam tahap kedua, karena masuk kategori rekonstruksi yang membutuhkan pembongkaran total.

“Kalau untuk bangunan utama atau paripurna, itu kemungkinan masuk di tahap kedua. Karena dia akan masuk kegiatan yang akan direkonstruksi, artinya bangunan  akan dibongkar, bangunan baru,” tuturnya.

Sementara di DPRD Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 11 masa bangunan, termasuk satu gedung yang akan direkonstruksi yaitu gedung sekretariat yang mengalami kerusakan parah.

“Untuk DPRD Provinsi, itu ada 11 kalau tidak salah masa bangunan gedung, itu ada satu juga bangunan yang dilakukan rekonstruksi,  bangunan sekretariat yang memang hancur pada saat terjadi kebakaran,” kata Yamin.

Gedung Utama DPRD Sulsel

Sementara itu, gedung utama DPRD Sulsel atau ruang rapat paripurna tidak masuk kategori rekonstruksi. Hanya rehabilitasi.

Yamin menjelaskan,  penentuan kategori kerusakan dilakukan melalui analisis struktural. Apakah masuk kategori rehabilitasi atau rekonstruksi.

Untuk tahap pertama, kata Yamin, ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan atau sekitar Juni 2026.

“Jadi gini, kemarin sebelum ditentukan mana yang masuk kategori rehab, mana masuk rekonstruksi, setelah dilakukan analisis terhadap tingkat kerusakan akibat kebakaran. Jadi untuk bangunan gedung utama (DPRD Sulsel) itu memang kelihatannya rusak berat ya, tetapi dari sisi struktur masih dilihat aman,” ungkapnya.

Pekerjaan tahap kedua diperkirakan membutuhkan anggaran lebih besar karena mencakup pembangunan gedung baru.

Rehabilitasi tahap pertama DPRD Sulsel,  termasuk pengerjaan gedung  tower, ruang aspirasi, kantin dan ruang genset. Menurut Yamin, jumlah masa bangunan yang ditangani di kompleks DPRD Sulsel mencapai 9 hingga 10 unit.

“Iya, cuma sekretariat. Kami  lihat yang  paling parah. Pekerjaan pada dua lokasi ini dilaksanakan PT Hutama Karya  selaku pemenang kontrak," ujarnya.

Sementara Sekretaris DPRD Sulsel, Muh Jabir berharap gedung DPRD Sulsel bisa cepat dibangun.

"Kami berharap agar proyek ini bisa segera selesai dibangun dan para anggota dewan bisa kembali ke sana," ujarnya singkat.