LIVE

Lebih dari 60% Desa di Sumut Punya Posbankum, Kemenkum Sumut Genjot Pemerataan Akses Keadilan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) serius menggenjot pemerataan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan demi wujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

kemenkum sumut
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) serius menggenjot pemerataan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan demi wujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) serius menggenjot pemerataan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan demi wujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) secara aktif meningkatkan pemerataan akses Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempermudah masyarakat mendapatkan akses keadilan yang setara.

Inisiatif strategis ini melibatkan sinergisitas kuat antara Kemenkum Sumut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong pembentukan serta pemerataan Posbankum. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat cakupan layanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak-hak dasar warganya.

Target dan Capaian Pemerataan Posbankum di Sumut

Hingga saat ini, progres pembentukan Posbankum di Sumatera Utara menunjukkan capaian yang signifikan dan patut diapresiasi. Menurut data yang disampaikan oleh Ignatius Mangantar Tua Silalahi, telah terbentuk sebanyak 3.803 Posbankum di berbagai desa dan kelurahan.

Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 62,24 persen dari total keseluruhan 6.110 desa/kelurahan yang ada di Sumatera Utara. Angka ini menjadi indikator positif bahwa pemerataan Posbankum Kemenkum Sumut terus bergerak maju dan menjangkau lebih banyak wilayah, memastikan layanan hukum lebih dekat dengan masyarakat.

Pihak Kemenkum Sumut sangat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempercepat proses pembentukan Posbankum baru. Dengan demikian, akses keadilan bagi masyarakat di wilayah tersebut dapat semakin luas dan merata di setiap pelosok, mengurangi hambatan geografis dan ekonomi.

Ignatius menegaskan, "Pembentukan posbankum bertujuan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat melalui kolaborasi yang erat antar pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum dan aparat desa/kelurahan." Kolaborasi ini menjadi kunci efektivitas program dan keberlanjutan layanan hukum.

Sinergi Kemenkum Sumut dan Pemprov dalam Akses Keadilan

Kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan elemen krusial agar keberadaan Posbankum di desa/kelurahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kemenkum Sumut menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, dan aparat desa.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Aprilla Haslantini Siregar, menyambut baik upaya sinergisitas dalam pembentukan Posbankum ini. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam perumusan regulasi daerah yang mendukung penguatan sektor hukum dan ekonomi kreatif.

Komitmen Pemprov Sumut tidak berhenti di situ. Aprilla juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung program "restorative justice" melalui koordinasi Posbankum, kepolisian, dan bantuan hukum dari biro hukum. Ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum.

Dengan adanya pemerataan Posbankum Kemenkum Sumut, diharapkan setiap desa dan kelurahan yang telah memiliki fasilitas ini dapat berkembang menjadi "desa dan kelurahan sadar hukum". Ignatius Mangantar Tua Silalahi menyampaikan, "Harapan besar kami agar desa mau pun kelurahan yang telah memiliki posbankum nantinya dapat dikembangkan menjadi desa dan kelurahan sadar hukum." Ini adalah visi jangka panjang untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Purbaya Ungkap Respons Prabowo soal Kinerja Bea Cukai: Mereka Sudah Mulai Takut

{{caption}}
Prabowo Dijadwalkan Pidato di DPR Besok, Purbaya: Ada Pesan-Pesan Penting

{{caption}}
Purbaya: Jangan Lagi Salahkan MBG, Prabowo Sedang Memperbaiki Manajemen

{{caption}}
Amran Beri Penjelasan soal Prabowo Bilang Rakyat Desa Tak Pakai Dolar

{{caption}}
Usai Surati Prabowo, Pengusaha China Kini Mengeluh ke Purbaya dan Bahlil

{{caption}}
Dasco Sebut Tak Ada Larangan Presiden Sampaikan Kerangka Ekonomi di DPR

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Kemenkum Sumut
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Sumut Optimalkan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan untuk Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara menggelar pembinaan intensif guna mengoptimalkan layanan Posbankum desa/kelurahan, memastikan akses keadilan lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemenkumham Sumut
{{caption}}
Kakanwil Kemenkumham: 1.893 Posbankum Dibentuk, Perluas Akses Keadilan di Sulawesi Utara

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Manado
{{caption}}
Kemenkum Sulsel Catat Bone Raih Posbakum Terbanyak, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Posbakum Kemenkum Sulsel
{{caption}}
Kemenkum: Pos Bantuan Hukum Perluas Akses Keadilan hingga Pelosok Desa

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Pos Bantuan Hukum
{{caption}}
Kemenkum Jateng Rampungkan Pembentukan 8.563 Posbankum, Awal Baik Tingkatkan Kesadaran Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kemenkum Jateng
{{caption}}
Menkum Supratman: Posbankum Wujudkan Keadilan Substantif di Seluruh Desa/Kelurahan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

posbankum
{{caption}}
Keren! Hulu Sungai Tengah Jadi Kabupaten Pertama dengan 100% Posbankum, Bagaimana Kemenkum Kalsel Mewujudkannya?

Kemenkum Kalsel sukses wujudkan 100% Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Hulu Sungai Tengah (HST). Simak bagaimana capaian ini meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

kalsel
{{caption}}
Tahukah Anda, 62% Desa di Sumut Belum Punya Posbankum? Komisi XIII Minta Perluasan Posbankum Daerah Terpencil

Anggota Komisi XIII DPR RI mendesak perluasan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) hingga ke **daerah terpencil** di Sumatera Utara untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang belum terjangkau.

posbankum
{{caption}}
Hebat! 4 Daerah di Sulteng Capai 100% Pembentukan Posbankum, Akses Keadilan Makin Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng umumkan 4 daerah telah 100% bentuk Posbankum, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat. Simak daerah mana saja yang berhasil mencapai target ini!

Kemenkum Sulteng
{{caption}}
Tapin Capai 100% Cakupan! Kemenkum Kalsel Bangun 126 Posbankum di Tiap Desa untuk Akses Keadilan

Kemenkum Kalsel bersama Pemkab Tapin berhasil membentuk 126 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata hingga pelosok. Inilah langkah nyata mendekatkan hukum bagi masyarakat!

Kemenkum Kalsel
{{caption}}
Pemerataan Akses Hukum: Kemenkum-Pemkab Deli Serdang Bentuk Posbankum Deli Serdang, 152 Desa Telah Punya!

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Posbankum Deli Serdang
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Peran Posbankum Pematangsiantar Tingkatkan Layanan Hukum

Kantor Wilayah Kemenkum Sumut terus memperkuat peran Posbankum Pematangsiantar untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang merata dan berkeadilan, terutama dalam penyelesaian masalah non-litigasi.

bantuan hukum
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenkum Sumut Sokong Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan, Targetkan Keadilan Restoratif

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

akses hukum
{{caption}}
Fakta Unik: Kemenkum Sumut Serahkan 15 Surat Pencatatan Ciptaan Langkat, Lindungi Kekayaan Intelektual Daerah!

Kanwil Kemenkum Sumut menyerahkan 15 surat Pencatatan Ciptaan Langkat kepada Disdukcapil, menandai langkah penting perlindungan kekayaan intelektual lokal. Apa saja karya yang dilindungi?

disdukcapil
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Perkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat Lewat Inovasi Mapparede Hukum di Pulau Karampuang

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

bantuan hukum
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

akses keadilan
{{caption}}
Pemkab HSU Penuhi Hak Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Perda Diperbarui

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Babel Perkuat Akses Hukum: Monitor Posbankum Desa Jeruk dan Batu Belubang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

akses hukum
{{caption}}
Kemenkum Sulteng Perkuat Kualitas Layanan Posbankum di Tolitoli, Pastikan Akses Keadilan Merata

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah perkuat kualitas layanan Posbankum di Tolitoli, memastikan pelaporan akurat dan akses keadilan merata bagi masyarakat. Simak upaya peningkatan ini!

akses keadilan
{{caption}}
Peran Posbankum Diperkuat Tanggulangi Narkotika di Jakarta Utara

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan meminta peran Posbankum diperkuat sebagai ujung tombak edukasi hukum, terutama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

akses keadilan