KPK Tegaskan Meski Ira Puspadewi Cs Sudah Bebas Kasus ASDP Terus Jalan

Rehabilitasi Ira Puspadewi bersama dua direksi ASDP lainnya memicu perdebatan publik. Artikel ini mengupas tuntas dua sudut pandang berbeda dalam kasus akuisisi ASDP.

Ira langsung menyampaikan harapan agar penegakan hukum ke depan semakin memberikan rasa aman bagi para profesional.

Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan kepada Presiden Prabowo.

Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi hari ini akhirnya bebas dari Rutan Kelas I Cabang KPK di Jakarta.

KPK belum dapat memastikan kapan ketiganya akan dibebaskan dari rumah tahanan.

KPK menyatakan surat tersebut tengah diproses. Dengan begitu, Ira seharusnya bakal dibebaskan dari rumah tahanan (Rutan) KPK hari ini.

Surat keputusan presiden tersebut yang akan menjadi dasar proses tindak lanjut atas pemberian rehabilitasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan menerima salinan Keputusan Presiden terkait Rehabilitasi Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya pada Jumat, 28 November 2025, memicu pertanyaan tentang kelanjutan kasus korupsi akuisisi PT ASDP.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi direksi PT ASDP Indonesia Ferry menuai apresiasi DPR. Langkah ini diharapkan jamin kepastian hukum dan dorong bisnis BUMN.

Ira sama sekali tidak menyangka situasi tersebut dapat terjadi. Kesehariannya di balik tahanan pun hanya dipenuhi dengan doa.

Hal ini disampaikan Asep untuk mengakhiri banyaknya spekulasi soal dugaan kesalahan prosedural yang dijadikan dasar rehabilitasi tiga direksi ASDP.

Sebelumnya, Prabowo juga telah mengampuni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan memberikan amnesti.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

Lewat keputusan Presiden, seluruh hukuman mereka dihentikan dan statusnya dipulihkan.

Otto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki hak konstitusional untuk memberikan rehabilitasi kepada terpidana kasus korupsi.

Perubahan kebijakan atau regulasi yang dilakukan pejabat pemerintah atau BUMN untuk mencapai target kinerja.

Rehabilitasi disebut tidak serta merta menghapus kewajiban KPK memastikan seluruh aspek hukum berjalan sesuai prosedur.

Prabowo sebelumnya memberikan rehabilitasi kepada tiga terdakwa kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Ira Puspadewi sebelumnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Sedangkan Yusuf dan Harry dihukum 4 tahun penjara.