Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Detik-Detik Ijab Kabul El Rumi - Syifa Hadju, Sang Mempelai Pria Berucap dengan Nada Tegas

{{caption}}
Lagi, 2 Bos Travel Haji Dipanggil KPK Terkait Korupsi Kuota Tambahan

{{caption}}
Potret Miris Kampung Cidahu Sukabumi, Warga Sakit Terpaksa Ditandu 1 Jam Lewati Jalan Rusak Parah

{{caption}}
Sidang Pembunuhan Kacab Bank BUMN Memanas, Hakim Marah Saksi Kunci Tidak Mau Hadir

{{caption}}
Janji Gubernur Rudy Mas'ud: Mulai Besok Tak Libatkan Keluarga di Struktur Pemprov Kaltim

{{caption}}
Kumpulan Hoaks Catut Nama Prabowo Beredar di Media Sosial, Simak Faktanya

Topik Terkait
{{caption}}
Geledah Rumah Robert Bonosusatya, KPK Sita Uang Hampir Rp1,8 Miliar Terkait Kasus Rita Widyasari

Penggeledahan dilakukan selama dua hari, yakni pada 14 hingga 15 Mei 2025, di rumah Robert yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan.

{{caption}}
Usai Ahmad Ali NasDem dan Japto PP, Giliran Rumah Pengusaha Robert Bonosusatya Digeledah KPK Soal Kasus Rita Widyasari

Rumah Robert Bonosusatya digeledah penyidik KPK itu di wilayah Jakarta.

{{caption}}
Pemeriksaan Ahmad Ali, KPK: Dalami soal Metrik Ton Batu Bara Rita Widyasar

Ahmad Ali diperiksa sebagai saksi dalam kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait produksi batu bara.

{{caption}}
Kasus Korupsi Batu Bara Eks Bupati Kukar, Politikus Nasdem Ahmad Ali Inisiatif Temui KPK di Banyumas

KPK juga mengambil keterangan dari beberapa saksi lainnya, termasuk seorang ahli yang identitasnya belum diungkap ke publik.

{{caption}}
Penggeledahan Rumah Ahmad Ali Terkait Dugaan Gratifikasi, KPK Sita Uang, Tas hingga Jam

KPK menggeledah rumah politikus Partai NasDem Ahmad Ali, terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

{{caption}}
Profil Rita Widyasari, Mantan Bupati Kukar yang Diduga Terima Gratifikasi Rp110 Miliar

Rita Widyasari juga terlibat suap terkait izin kelapa sawit.

{{caption}}
Aziz Syamsuddin Bebas dari Penjara, Airlangga: Masih Kader Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Mantan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin sudah bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar dua tahun.

{{caption}}
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Sudah Bebas Sejak Agustus 2023

Azis divonis 3 tahun 6 bulan penjara pada Februari 2022 karena terbukti menyuap mantan penyidik KPK.

{{caption}}
Sosok Azis Syamsudin Mantan Ketua DPR RI, Pernah Mengaku Positif Covid-19 agar Tak Ditangkap KPK

Mantan Ketua DPR RI ini ternyata punya sejumlah kontroversi.

{{caption}}
Mantan Pimpinan DPR Azis Syamsudin Manggkir Pemanggilan KPK

Politikus Partai Golkar itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.