KPK Geledah Rumah Ketua PBSI Madiun, Sita Mobil Mewah Terkait Kasus Korupsi Maidi

Wali Kota Madiun nonaktif Maidi kembali diperiksa KPK untuk mendalami dugaan korupsi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait kasus Maidi pada 6-9 April 2026, mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik krusial untuk penyidikan.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun. Aksi penggeledahan KPK Madiun ini diduga merupakan pengembangan kasus korupsi mantan Wali Kota Madiun, Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

Pantauan di lapangan sejumlah anggota KPK mendatangi Balai Kota Madiun yang ada di Jalan Pahlawan sekitar pukul 09.30 Wib.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor PMPTSP Madiun dan menyita ratusan juta rupiah, mendalami kasus dugaan korupsi pemerasan Wali Kota Madiun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus gratifikasi Madiun dengan menggeledah rumah tersangka Thariq Megah, fokus pada mekanisme pengadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi terlibat kasus korupsi, menikmati uang pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,25 miliar selama menjabat dua periode, dan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi meminta uang Rp600 juta dari pengembang properti PT HB, memicu penetapan tiga tersangka dalam kasus ini.

KPK mengungkap adanya komunikasi antara Silmy Karim dan Direktur Parq Ubud, Andrej Frey. Informasi tersebut kini didalami penyidik.

KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka usai OTT. Kasus diduga terkait penerimaan uang dalam proyek pengadaan Disdikbud.

Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.

KPK belum bisa memberikan rincian mengenai total uang yang berhasil disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

ISM dan ASR bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama diduga berperan dalam pengaturan pengisian kuota tambahan haji khusus.

Edison ditangkap penyidik KPK saat berada di rumah dinasnya pada Senin sore.

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.