Kasus Pneumonia di Situbondo Naik 1,82 Persen, Pemkab Usulkan Raperda KTR untuk Lindungi Warga

Pemkab Situbondo mengusulkan Raperda KTR seiring peningkatan kasus pneumonia yang signifikan. Aturan ini bukan melarang, tapi mengendalikan asap rokok demi kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, mengambil langkah proaktif dalam upaya menjaga kesehatan masyarakatnya dari ancaman penyakit pernapasan. Mereka baru-baru ini mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, sebagai respons terhadap peningkatan kasus pneumonia yang signifikan.

Usulan penting ini disampaikan oleh Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam sebuah rapat paripurna pembahasan tingkat satu Raperda KTR yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo. Inisiatif ini didasari oleh data yang mengkhawatirkan mengenai terus meningkatnya kasus peradangan paru-paru atau pneumonia di wilayah tersebut, yang salah satu pemicunya adalah paparan asap rokok.

Dengan adanya tren kenaikan kasus pneumonia dari tahun ke tahun di Situbondo, Raperda KTR diharapkan dapat menjadi solusi konkret. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh warga, memastikan mereka terbebas dari dampak negatif asap rokok pasif yang dapat membahayakan sistem pernapasan.

Peningkatan Kasus Pneumonia dan Konsumsi Rokok di Situbondo

Data kesehatan menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan serius terkait peningkatan kasus pneumonia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2007, prevalensi kasus pneumonia tercatat pada angka 0,5 persen, yang kemudian meningkat menjadi 0,9 persen pada tahun 2013, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten.

Kenaikan ini terus berlanjut secara signifikan, dengan angka kasus pneumonia melonjak hingga 1,82 persen pada tahun 2018. Yang lebih mengkhawatirkan, pada tahun 2022 saja, tercatat sebanyak 1.758 kasus pneumonia menyerang anak-anak di Kabupaten Situbondo, menyoroti kerentanan kelompok usia muda terhadap penyakit ini.

Wakil Bupati Ulfiyah secara tegas menyatakan bahwa salah satu penyebab utama di balik lonjakan kasus pneumonia ini adalah paparan asap rokok dalam jangka waktu yang panjang. Pernyataan ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan bahwa Kabupaten Situbondo menduduki peringkat kedua tertinggi dalam hal konsumsi rokok di Jawa Timur.

Dengan angka konsumsi rokok mencapai 102,42, Situbondo hanya berada di bawah Kabupaten Sampang yang mencatat angka 117,17. Fakta ini semakin memperkuat urgensi bagi Pemkab Situbondo untuk segera mengimplementasikan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Raperda KTR.

Tujuan dan Mekanisme Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Ulfiyah menjelaskan secara gamblang bahwa pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini bukan dimaksudkan untuk melarang individu merokok secara total. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan mengendalikan penyebaran asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat luas, terutama mereka yang menjadi perokok pasif tanpa disadari.

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari polusi asap rokok di area-area publik tertentu. Hal ini penting untuk melindungi warga dari dampak negatif paparan asap rokok, yang telah terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan seperti pneumonia.

Dalam draf perda tersebut, akan secara eksplisit ditetapkan beberapa kawasan yang wajib bebas dari asap rokok. Kawasan-kawasan ini mencakup tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan, area bermain anak-anak, angkutan umum, serta lingkungan tempat kerja. Selain itu, perda juga akan mencakup tempat-tempat lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan kesehatan publik.

Untuk memastikan kepatuhan, bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan bebas asap rokok ini, akan dikenakan sanksi administratif yang sesuai. Proses selanjutnya setelah pembahasan tahap satu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi, adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami Raperda KTR ini sebelum akhirnya diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses fasilitasi dan persetujuan akhir.

Sumber: AntaraNews