Isi Raperda KTR Jakarta: Merokok hingga Jual Rokok di Kawasan Ini Bakal Kena Denda sampai Rp1 Juta

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo resmi menyepakati Perda Kawasan Tanpa Rokok Situbondo, bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok berbahaya di area publik demi kesehatan bersama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 menjadi upaya krusial untuk menekan angka perokok pemula di Ibu Kota. Aturan ini mencakup larangan display rokok dan iklan produk tembakau di media digital.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengajak warga ibu kota untuk proaktif melaporkan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Jakarta melalui aplikasi JAKI, menyusul temuan promosi rokok masif di dekat ruang publik dan instansi pendidikan.

Dicoretnya larangan ini sebagai bentuk akomodir aspirasi dari pedagang kaki lima, warung kelontong, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Satpol PP Kota Cirebon secara tegas memberlakukan Denda KTR Cirebon bagi pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok. Ketahui besaran denda dan dampaknya pada kesadaran warga.

Ketua Pansus KTR, Farah Savira mengatakan pembahasan rampung dengan menghasilkan 27 pasal dan 9 bab.

Raperda Kawasan Anti Rokok itu dikhawatirkan mengganggu hajat hidup UMKM.

'DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan.'

Pasalnya, aturan ini dinilai lebih ketat dan dapat membebani sektor yang tengah lesu, dengan 50 persen hotel dan restoran di Ibu Kota.

Aturan tersebut bakal difokuskan pada pengendalian aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu, bukan pada pelarangan aktivitas usaha.

Aturan ini akan melarang aktivitas merokok di lokasi strategis seperti sekolah, transportasi publik, serta area terbuka yang digunakan masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mempersiapkan implementasi regulasi vape berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024, yang akan membatasi usia pengguna serta iklan produk dan berlaku mulai Juli 2026.

Implementasi Perda KTR DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 perlu kehati-hatian. Pengamat dan pelaku UMKM khawatir aturan ini membebani ekonomi, butuh solusi seimbang.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menunda Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

PHRI DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk mendengarkan keluhan pelaku usaha hotel dan restoran terkait Raperda KTR DKI Jakarta, khawatir berdampak signifikan pada industri.

Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan akademisi Trisakti menyuarakan keberatan atas sejumlah pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang dianggap merugikan ekonomi rakyat kecil.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku usaha terkait penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bagaimana regulasi ini akan menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi daerah?

Dinkes DKI Jakarta masih terus membahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bersama Panitia Khusus atau Pansus DPRD.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan sanksi denda Rp250 ribu bagi perokok pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR).