LIVE

Fakta Unik: Ketua DPRD Bogor Pastikan Tak Ada Anggota Gunakan Strobo, Patuhi Imbauan Presiden!

Ketua DPRD Bogor, Sastra Winara, menegaskan tidak ada anggota dewan yang menggunakan strobo atau sirine, patuh pada imbauan Presiden. Pembatasan penggunaan strobo ini jadi sorotan.

pejabat publik
Ketua DPRD Bogor, Sastra Winara, menegaskan tidak ada anggota dewan yang menggunakan strobo atau sirine, patuh pada imbauan Presiden. Pembatasan penggunaan strobo ini jadi sorotan.
Ketua DPRD Bogor, Sastra Winara, menegaskan tidak ada anggota dewan yang menggunakan strobo atau sirine, patuh pada imbauan Presiden. Pembatasan penggunaan strobo ini jadi sorotan. (Merdeka.com)

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, memastikan tidak ada satu pun anggota legislatif di daerahnya yang menggunakan lampu strobo atau sirine pada kendaraan pribadi. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (21/9) di Cibinong, Jawa Barat. Hal ini menindaklanjuti imbauan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara terkait pembatasan penggunaannya yang kerap disalahgunakan.

Sastra menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor siap mematuhi arahan pemerintah pusat maupun kepolisian terkait isu penggunaan strobo. Penggunaan strobo seringkali disalahgunakan di jalan raya oleh berbagai pihak, menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi bahaya. Kebijakan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas.

Ia menambahkan, kebijakan pembekuan penggunaan strobo dan sirine oleh Kakorlantas Polri menjadi acuan wajib ditaati oleh pejabat di daerah. "Ya tentu kami di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor akan mengikuti aturan-aturan itu," ujarnya. Hal ini demi ketertiban dan keamanan berlalu lintas bagi semua pengguna jalan.

Kepatuhan DPRD Bogor terhadap Aturan Penggunaan Strobo

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, secara tegas menyatakan komitmen lembaganya untuk mematuhi arahan pemerintah pusat terkait penggunaan strobo. "Apapun itu apalagi dari Presiden langsung atau dari Mensesneg, kami pastikan sudah akan mengikuti imbauan-imbangan tersebut," kata Sastra. Kepatuhan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap upaya penertiban lalu lintas dan penegakan hukum.

Sastra menekankan bahwa aturan mengenai pembatasan penggunaan strobo dan sirine adalah hal yang harus ditaati tanpa terkecuali. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pejabat publik, termasuk anggota dewan di daerah. Seluruh anggota DPRD Bogor diharapkan menjadi teladan dalam kepatuhan ini demi menjaga citra lembaga.

Ia juga memastikan bahwa dirinya sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah tidak menggunakan perlengkapan tersebut, sama seperti anggota lainnya. "Kita pastikan tidak ada. Pokoknya kalau tidak mau telat ya berangkat lebih cepat," ujarnya menegaskan. Ini menunjukkan bahwa disiplin waktu menjadi prioritas daripada melanggar aturan lalu lintas yang berlaku.

Imbauan Mensesneg dan Teladan dari Presiden

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo, sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran terkait penggunaan sirine dan strobo bagi pejabat publik. Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut tidak boleh digunakan melampaui batas kewajaran dan etika. Pejabat harus tetap memperhatikan serta menghormati pengguna jalan yang lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Prasetyo menekankan bahwa meskipun aturan memperbolehkan penggunaan lampu sirine untuk efektivitas waktu pada kondisi tertentu, pejabat wajib memperhatikan kepatutan dan ketertiban masyarakat. "Bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut semena-mena atau semau-maunya," ujarnya. Penggunaan fasilitas khusus harus sesuai dengan urgensi yang sangat mendesak, bukan untuk kepentingan pribadi.

Sebagai teladan nyata, Prasetyo mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang tetap mengikuti aturan lalu lintas dalam aktivitasnya sehari-hari. "Bapak Presiden sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat mendesak. Semangatnya itu yang harus dicontoh," pungkasnya. Contoh ini diharapkan dapat diikuti oleh pejabat lainnya dalam menjaga disiplin berlalu lintas.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

{{caption}}
Jemaah Haji Khusus Jalan hingga 7 Kilometer di Mina, Penempatan Maktab Disorot

{{caption}}
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertifikasi 100 Persen Tanah Wakaf di 2028

Topik Terkait
{{caption}}
Korlantas Tertibkan Sirine dan Strobo di Jalan, Ferdinand Hutahaean: Cegah Pergeseran Fungsi Sinyal Darurat

Langkah pembatasan penggunaan sirine dan strobo hanya untuk kendaraan prioritas merupakan tindakan korektif.

Strobo Sirine
{{caption}}
Tahukah Anda, Hanya 7 Jenis Kendaraan Boleh Pakai Sirene? Polda Gorontalo Tegaskan Larangan Sirene Strobo Kendaraan Pribadi

Polda Gorontalo secara tegas melarang penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan pribadi, mengingatkan bahwa hanya tujuh kategori kendaraan yang diizinkan sesuai UU LLAJ. Pelanggar larangan sirene strobo kendaraan pribadi akan ditindak.

Polda Gorontalo
{{caption}}
Tegas, Jenderal Polisi Minta Masyarakat Sadar Diri Copot Strobo dan Sirine di Mobil karena Banyak Disalahgunakan

Ketentuan penggunaan sirine dan strobo telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 59 ayat 5.

aturan penggunaan strobo dan sirine
{{caption}}
Dave Laksono Apresiasi Polri atas Pelarangan Penggunaan Lampu Strobo dan Sirene Bagi Pejabat Negara

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, memberikan apresiasi terhadap keputusan Korlantas Polri mengenai larangan penggunaan sirine dan lampu strobo.

Polri
{{caption}}
Panglima TNI Minta Anggotanya Tidak Nyalakan Lampu Strobo dan Sirine Saat Jalanan Sepi karena Tidak Etis

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan Polisi Militer (POM) agar mengaktifkan lampu strobo dan sirine sesuai ketentuan yang berlaku.

Panglima TNI
{{caption}}
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Tegaskan Aturan Penggunaan Sirene dan Strobo: 'Saya Saja Jarang Pakai!'

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan Polisi Militer (POM) terkait aturan penggunaan sirene dan strobo, menyusul keluhan masyarakat. Ia bahkan melarang pengawalnya memakai strobo, menegaskan pentingnya kepatuhan aturan.

Korlantas Polri
{{caption}}
Kakorlantas Tegaskan: Sirene dan Strobo Tetap Bisa Digunakan Polisi untuk Tugas Penting, Bagaimana Aturan Penggunaan Sirene dan Strobo untuk Umum?

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menjelaskan penggunaan sirene dan strobo oleh polisi tetap diizinkan untuk tugas tertentu, sementara masyarakat diimbau tidak menggunakannya. Apa alasannya?

Polri
{{caption}}
Viral 'Stop Tut, Tut, Wuk, Wuk': Respons Cepat Polri Bekukan Larangan Sirine Strobo Pejabat, Presiden Prabowo Beri Contoh!

Korlantas Polri dan Istana merespons cepat gerakan 'Stop tut, tut, wuk, wuk' dengan membekukan penggunaan larangan sirine strobo pejabat, bahkan Presiden Prabowo beri contoh tidak menggunakan fasilitas tersebut.

Media Sosial
{{caption}}
Imbas 'Tot Tot Wuk Wuk' Netizen: Korlantas Resmi Larang Sementara Penggunaan Sirine dan Strobo untuk Pengawalan Pejabat!

Korlantas Polri mengambil langkah tegas dengan memberlakukan larangan sementara penggunaan sirine dan strobo untuk pengawalan pejabat, menyusul gelombang protes publik. Apa dampaknya dari kebijakan Larangan Sirine Korlantas ini?

Korlantas Polri
{{caption}}
Tahukah Anda? Korlantas Polri Bekukan Sementara Penggunaan Sirene dan Rotator di Jalan Raya

Korlantas Polri mengambil langkah tegas membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya, merespons keluhan publik dan menyusun ulang aturan. Apa dampaknya bagi pengendara?

Korlantas Polri
{{caption}}
Bukan Semau-maunya! Mensesneg Tegaskan Larangan Sirine Pejabat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Rotator

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan pejabat negara soal Larangan Sirine Pejabat dan menghormati pengguna jalan. Kakorlantas Polri bahkan membekukan penggunaan rotator patwal. Mengapa ini penting?

patwal
{{caption}}
DPRD Jabar Raih Rapor Hijau, Kepatuhan LHKPN 2025 Capai 100 Persen

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

akuntabilitas
{{caption}}
Partisipasi Tinggi, 96,24 Persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

akuntabilitas
{{caption}}
Cak Imin Larang Korupsi Kepala Daerah PKB Setelah Bupati Cilacap Terjerat OTT KPK

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

anti korupsi
{{caption}}
OTT Kepala Daerah Kembali Terjadi, Pakar Soroti Integritas Pejabat yang Masih Lemah

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah, memicu sorotan pakar hukum terkait integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah. Simak analisis lengkapnya mengenai kasus OTT Kepala Daerah.

bupati cilacap
{{caption}}
Ahli Tegaskan Keterbukaan Informasi Pejabat Publik Boleh Dibuka, Ini Syaratnya

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

berita nasional
{{caption}}
Ketua DPRD NTB Tak Persoalkan Asal Usul Calon Sekdaprov NTB, Fokus pada Kompetensi

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan tidak mempersoalkan latar belakang calon Sekdaprov NTB, melainkan fokus pada kompetensi dan pemahaman kondisi daerah untuk mewujudkan visi misi gubernur.

baiq isvie rupaeda
{{caption}}
Satpol PP Sita 1.133 Botol Miras Ilegal Bogor di Cileungsi, Tegaskan Komitmen Penertiban

Satpol PP Kabupaten Bogor kembali menertibkan peredaran miras ilegal Bogor di Cileungsi Kidul, menyita ribuan botol dari tiga toko. Ini wujud komitmen menjaga ketertiban umum.

cileungsi
{{caption}}
Bupati Bogor Buka Kabogorfest 2026, Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Daerah

Kabogorfest 2026 resmi dibuka di Stadion Pakansari, Cibinong, menampilkan ratusan UMKM serta beragam potensi daerah. Acara ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor.

cibinong
{{caption}}
Car Free Night Tegar Beriman Meriahkan HJB ke-544, Dorong Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Car Free Night Tegar Beriman Istimewa di Cibinong dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, bertujuan memajukan UMKM dan seni budaya lokal.

car free night tegar beriman
{{caption}}
Kopassus Gelar Latihan di Kompleks Pemkab Bogor, Perkuat Sinergi TNI-Pemda

Satuan elite Kopassus menggelar latihan di kompleks perkantoran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah, khususnya di Kabupaten Bogor.

batalyon 13 kopassus
{{caption}}
Polres Bogor Gelar Layanan SKCK Nonstop 100 Jam Dukung HJB ke-544

Polres Bogor hadirkan inovasi Layanan SKCK Nonstop selama 100 jam dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544. Program ini memudahkan warga, terutama pekerja komuter, untuk mengurus dokumen penting.

hari jadi bogor
{{caption}}
Polres Bogor Siagakan 451 Personel Antisipasi Euforia Bobotoh di Laga Penentu Juara Persib

Polres Bogor menyiagakan 451 personel gabungan untuk antisipasi euforia Bobotoh di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jelang laga penentu gelar juara Persib Bandung melawan Persijap Jepara hari ini.

antisipasi bobotoh bogor