LIVE

Partisipasi Tinggi, 96,24 Persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan pelaporan LHKPN KPK 2025, mencapai 96,24 persen, menandakan peningkatan transparansi dan kepatuhan. Simak detailnya!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan pelaporan LHKPN KPK 2025, mencapai 96,24 persen, menandakan peningkatan transparansi dan kepatuhan. Simak detailnya! (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa 96,24 persen penyelenggara negara telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Capaian ini menunjukkan partisipasi luas dalam upaya pencegahan korupsi yang menjadi fokus utama KPK. Laporan harta kekayaan ini merupakan periode pelaporan tahun 2025.

Pelaporan LHKPN ini dilakukan selama periode 1 Januari hingga 31 Maret 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan hal ini kepada jurnalis di Jakarta pada Kamis. Tingginya tingkat pelaporan mencerminkan semakin terbangunnya kepatuhan kolektif di berbagai sektor.

Kepatuhan ini tersebar di berbagai sektor pemerintahan dan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD). KPK memandang instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi. Hal ini juga memperluas transparansi atas harta kekayaan pejabat publik.

Tingkat Kepatuhan LHKPN di Berbagai Sektor

Data KPK menunjukkan sektor yudikatif memiliki tingkat kepatuhan LHKPN tertinggi. Sebanyak 99,99 persen atau 19.014 dari 19.015 wajib lapor telah menyampaikan LHKPN mereka. Angka ini mencerminkan komitmen kuat di lembaga peradilan dalam memenuhi kewajiban transparansi.

Sektor badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) juga menunjukkan kepatuhan yang tinggi. Tercatat 97,06 persen, atau 44.732 dari 46.085 orang, telah melaporkan kekayaannya. Ini menunjukkan kesadaran akan transparansi di entitas negara yang semakin meningkat.

Sementara itu, sektor eksekutif mencapai 96,75 persen kepatuhan dalam pelaporan LHKPN. Sebanyak 335.432 dari 346.690 penyelenggara negara di sektor ini telah melapor. Angka ini menegaskan upaya pemerintah dalam menjaga akuntabilitas di lingkungan eksekutif.

Sektor legislatif mencatatkan tingkat pelaporan 82,21 persen. Dari 20.348 orang, 16.729 di antaranya telah melaporkan LHKPN. KPK terus mendorong peningkatan kepatuhan di semua lini pemerintahan untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Peran LHKPN dalam Pencegahan Korupsi

Budi Prasetyo menegaskan bahwa capaian ini adalah indikasi positif. Instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Ini juga memperluas transparansi atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Setelah pelaporan, KPK akan melakukan verifikasi terhadap semua laporan yang masuk. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data yang disampaikan oleh para wajib lapor. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Laporan yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap akan dipublikasikan oleh KPK. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Keterbukaan ini memungkinkan publik untuk turut serta dalam pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat. Transparansi LHKPN menjadi alat vital dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini juga mendorong akuntabilitas dari para pejabat negara demi kepercayaan publik.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Polri Punya 1.415 Dapur SPPG, Klaim Serap 70 Ribu Tenaga Kerja

{{caption}}
Punya 1.415 Dapur MBG, Kapolri Ungkap Rahasia Zero Accident

{{caption}}
DPRD DKI Bahas Skema Baru Tarif Transjabodetabek

{{caption}}
WNA jadi Korban Copet di Rasuna Said

{{caption}}
Hakim MK Adies Kadir Digugat ke PTUN

{{caption}}
Pemkot Depok Usulkan 5 Rute Baru Transjakarta

Topik Terkait
{{caption}}
KPK: Yudikatif Jadi Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Tertinggi dalam Melaporkan LHKPN

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut menunjukkan partisipasi luas Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL).

LHKPN
{{caption}}
KPK Ingatkan Pejabat Batas Waktu Pelaporan LHKPN 31 Maret 2026

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

KPK
{{caption}}
Jelang Batas Akhir 87,83 Persen Pejabat Sudah Lapor LHKPN, Yudikatif Tertinggi Legislatif Terendah

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.

LHKPN
{{caption}}
KPK Sebut Pejabat Negara Masih Banyak yang Belum Lapor Harta Kekayaan: Baru 67,98% yang Patuh

Untuk periode pelaporan tahun 2025, batas akhir penyampaian ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

KPK
{{caption}}
Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan

KPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2025, Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Akuntabilitas
{{caption}}
KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK
{{caption}}
KPK Buka-bukaan Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Legislatif Paling Rendah, Berikut Rinciannya

Lembaga yudikatif mencatat tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 98,74 persen.

lhkpn legislatif
{{caption}}
KPK: 50.369 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK menyebut, masih terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

KPK
{{caption}}
23 Anggota Kabinet Merah Putih Belum Kirim LHKPN ke KPK

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

LHKPN
{{caption}}
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

KPK
{{caption}}
Terungkap, OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

berita update
{{caption}}
KPK OTT di Kuansing, 10 Orang Dibawa ke Jakarta

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

berita update
{{caption}}
Penjalasan KPK Terkait Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Bea Cukai

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

berita update
{{caption}}
KPK Lelang Barang Rampasan Kasus Taspen dan Kemnaker, Ini Waktunya

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

kasus korupsi kemnaker
{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Dibantarkan di Rumah Sakit

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

berita update
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Bangka Tengah Pastikan Akses Pendidikan Merata Melalui SPMB Transparan 2026

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

akses pendidikan
{{caption}}
Pengamat: Pembenahan Pasar Modal Kunci Pembangunan Nasional, Perkuat Kepercayaan Investor

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

bursa efek indonesia
{{caption}}
Dindikbud Kota Serang Deklarasikan Komitmen SPMB Bebas Gratifikasi, Wujudkan Pendidikan Bersih

Dindikbud Kota Serang tegaskan komitmen wujudkan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bebas Gratifikasi melalui doa bersama dan deklarasi. Ini demi proses pendidikan bersih dan transparan. Simak langkah tegasnya!

anti korupsi
{{caption}}
Kemendagri Libatkan Akademisi dan Media dalam Validasi IPKD, Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

akuntabilitas
{{caption}}
Bupati Aep Syaepuloh Tegaskan Pengisian Jabatan Karawang Berbasis Kinerja Objektif

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan proses pengisian jabatan Karawang didasarkan pada penilaian kinerja objektif, menepis praktik transaksional dan menjamin integritas.

aep syaepuloh
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas