Pejabat Publik

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah, memicu sorotan pakar hukum terkait integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah. Simak analisis lengkapnya mengenai kasus OTT Kepala Daerah.

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan tidak mempersoalkan latar belakang calon Sekdaprov NTB, melainkan fokus pada kompetensi dan pemahaman kondisi daerah untuk mewujudkan visi misi gubernur.

Proses Seleksi Sekda NTB memasuki babak krusial dengan 10 ASN dinyatakan lolos administrasi dan akan mengikuti asesmen kompetensi di BKN Pusat, mencari pemimpin birokrasi terbaik.

Fenomena Pejabat Idola Masyarakat kini menjadi sorotan, menunjukkan pergeseran kekaguman publik dari selebritas ke pemimpin yang bekerja tulus dan berintegritas. Apa alasannya?

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan penipuan Camat Karawang berinisial CT yang merugikan puluhan warga hingga Rp1,2 miliar.

Putusan Mahkamah Kehormatan DPR (MK DPR) terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan menyoroti urgensi Kedewasaan Berpolitik bagi pejabat publik dan masyarakat luas.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan pentingnya Pendidikan Politik PKS melalui teladan kader. Ia meminta pejabat publik menjaga integritas demi nama baik partai, bagaimana caranya?

Jelang Hari Sarjana Nasional, perdebatan tentang pentingnya gelar sarjana sebagai syarat jabatan publik kembali mencuat. Benarkah ijazah tinggi menjamin integritas dan kompetensi?

Ketua DPRD Bogor, Sastra Winara, menegaskan tidak ada anggota dewan yang menggunakan strobo atau sirine, patuh pada imbauan Presiden. Pembatasan penggunaan strobo ini jadi sorotan.

Komnas Perempuan mendesak lembaga negara tidak menolerir KDRT Pejabat, menegaskan kekerasan domestik tidak mengenal status sosial atau jabatan, bahkan pada figur publik.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya Gaya Hidup Pejabat yang sederhana setelah viralnya Bupati Bombana dengan jam tangan mewah. Mengapa kesederhanaan menjadi kunci kepercayaan publik?