6.389 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Berikut Rinciannya
Ketua KPK Firli Bahuri mencatat, hingga 31 Mei 2023 ada 6.389 penyelenggara negara yang belum lapor.
KPK merilis laporan harta kekayaan Anies Baswedan dan Cak Imin
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo dan Mahfud MD sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka kepada KPK.
Baca SelengkapnyaLaporan harta para capres dan cawapres ini dilakukan sebagai transparansi kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaNantinya, Prabowo dan Gibran berencana mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaGibran Rakabuming Raka digadang-gadang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaTotal harta kekayaan SYL yang dilaporkan dalam LHKPN KPK sebesar Rp20,05 miliar.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaHingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca SelengkapnyaRafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU
Baca SelengkapnyaTotal harta Dito Ariotedjo Rp 282,46 miliar dengan utang sebesar Rp 16,06 miliar.
Baca SelengkapnyaSebelum dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika.
Baca SelengkapnyaHarta kekayaan Menpora Dito yang mencapai ratusan miliar itu terpecah ke dalam sejumlah sektor.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri mencatat, hingga 31 Mei 2023 ada 6.389 penyelenggara negara yang belum lapor.
Inspektorat DKI Jakarta memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesehatan setempat setelah memamerkan gaji Rp34 juta per bulan di media sosial. Namun Inspektorat DKI Jakarta belum merinci, pembinaan seperti apa yang akan dilakukan pada ASN tersebut.
Pemeriksaan terhadap Ngabila dilakukan Inspektorat DKI Jakarta terkait kebenaran dan motif pernyataan ASN DKI tersebut memamerkan besaran gajinya di akun Twitter @Ngabila pada 15 Mei 2023.
KPK sebelumnya memeriksa Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara yang sudah dinonaktifkan sejak 3 Mei 2023, Selvy Mandagi.
Sekda Jatim Adhy Karyono Tebar Senyuman usai Diperiksa KPK Terkait LHKPN. Adhy Karyono dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun KPK belum mengungkap alasan klarifikasi LHKPN terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).