LHKPN
-
News •Jadi Calon Jampidsus Baru, Kuntadi Hanya Punya Satu Mobil Seharga Rp 85 JutaKuntadi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.
-
News •Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Intip Harta Kekayaan Nanik S. DeyangBerikut harta kekayaan Kepala BGN Nanik S. Deyang yang gantikan Dadan Hindayana.
-
Trending •Jumlah Harta Kekayaan dan Jejak Karier AKP Deky Jonathan Sasiang, Eks Polisi Terseret Kasus TPPU NarkobaAKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.
-
News •Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTOMantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.
-
News •Nadiem Makarim Akui Gaji Stafsus Pakai Uang Pribadi, Terungkap di Sidang KorupsiMantan Mendikbudristek Nadiem Makarim blak-blakan soal Nadiem Makarim Gaji Stafsus Pribadi hingga Rp20 juta per bulan, terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
-
News •Sidang Lanjutan, Nadiem Makarim Sebut Tak Ingat Gaji di Sidang TipikorNadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.
-
News •Muhammad Qodari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Punya Harta Rp261 MiliarLHKPN Muhammad Qodari per Januari 2025 menunjukkan total kekayaan Rp261,9 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp182,7 miliar.
-
Politik •Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Sulteng, Ini Rincian Kekayaan Arnila Hi. Moh. Ali yang Mencapai Rp14,45 MiliarArnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.
-
Politik •DPRD Jabar Raih Rapor Hijau, Kepatuhan LHKPN 2025 Capai 100 PersenSeluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.
-
News •KPK: Yudikatif Jadi Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Tertinggi dalam Melaporkan LHKPNJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut menunjukkan partisipasi luas Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL).
-
News •Hari Terakhir LHKPN, KPK Sebut 91,23 Persen Penyelenggara Negara Sudah LaporKPK menegaskan bahwa tenggat waktu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Selasa (31/3/2026).
-
News •KPK Ingatkan Pejabat Batas Waktu Pelaporan LHKPN 31 Maret 2026KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.
-
News •Jelang Batas Akhir 87,83 Persen Pejabat Sudah Lapor LHKPN, Yudikatif Tertinggi Legislatif TerendahHingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.
-
News •Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 MiliarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.
-
News •Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta KekayaanKPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.
-
News •KPK Pakai AI buat Memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Tahun 2025Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, AI untuk memeriksa LHKPN membuat kinerja lebih optimal dan efisien.
-
News •Rincian Kekayaan Bupati Pati Sudewo Menyentuh Rp31,5 Miliar Tanpa Utang, Intip Deretan Mobil MewahnyaBupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK bersama tujuh orang lainnya di Pati. Mereka kini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
-
News •KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
-
News •Bupati Kudus Targetkan Tuntaskan Lebih Awal Pelaporan LHKPN, Bentuk Helpdesk KhususBupati Kudus Sam'ani Intakoris mendorong percepatan Pelaporan LHKPN Kudus bagi ASN dan kepala desa, bahkan membentuk helpdesk untuk membantu penyelesaian lebih awal dari batas akhir pelaporan.
-
News •Lapor Harta ke KPK, Kekayaan Komut PHE Denny JA Tembus Rp3,08 TriliunTransparansi dan integritas dapat berjalan seiring dengan prestasi dan tanggung jawab sosial.