Berkedok Wisata Lewat Jalur Tikus, Modus ASN Kirim TKI ke Negeri Jiran

Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatra Utara mengungkap dua kasus penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk seorang oknum aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, mengatakan kasus pertama melibatkan dua tersangka berinisial S alias R dan ES. Keduanya ditangkap di sebuah rumah di Jalan Purwo, Gang Banjir, Desa Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (2/10).

"Dalam penangkapan itu kami mengamankan tiga calon PMI berinisial FB (26), RA (23), dan S (23). Ketiganya merupakan warga Kabupaten Langkat," kata Kristinattara dikutip Sabtu  (14/11).

Kristinattara menjelaskan ES berperan merekrut calon PMI sekaligus membantu pengurusan paspor. Setelah itu, para calon PMI diserahkan kepada S alias R untuk diberangkatkan ke Malaysia.

"Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka ES berperan sebagai perekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor. Setelah itu, tersangka ES menyerahkan calon PMI ke tersangka S alias R untuk diberangkatkan ke Malaysia," kata dia.

Menurut Kristinattara, ketiga korban rencananya diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Balai dengan modus sebagai wisatawan yang hendak berkunjung ke Malaysia. Setibanya di Malaysia, mereka akan ditampung oleh seorang agen warga negara Malaysia berinisial K. Para calon PMI tersebut direncanakan bekerja sebagai pengasuh lansia, pencuci piring di rumah makan, dan pengasuh bayi.

"Setibanya di Malaysia akan ditampung oleh agen WN Malaysia berinisial K dan calon PMI ini akan direncanakan bekerja sebagai pengasuh perawat jompo, cuci piring di rumah makan, dan *baby sitter* di Malaysia," ujar Kristinattara.

Para calon PMI dijanjikan gaji berkisar Rp6,7 juta hingga Rp8,6 juta. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, agen di Malaysia memberikan uang sebesar 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar Rp20 juta untuk setiap calon PMI nonprosedural.

Uang tersebut digunakan untuk pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan, uang saku bagi keluarga calon PMI, serta biaya makan dan penginapan sebelum keberangkatan.

"Keuntungan bersih dibagi kepada tersangka S dan ES sebesar Rp2 juta per satu orang calon PMI," ungkap Kristinattara.

Dalam kasus kedua, polisi mengamankan enam calon PMI yang diduga akan diberangkatkan secara ilegal. Mereka masing-masing berinisial H (40) dan S (31), warga Aceh; JK (31), S (31), dan AH (30), warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; serta N (43), warga Kabupaten Deli Serdang.

Pengungkapan kasus ini turut menyeret seorang oknum ASN berinisial MDT (43), warga Kota Tanjung Balai, bersama SB alias H (57), yang juga merupakan warga kota tersebut. Kedua tersangka dan enam calon PMI diamankan di kawasan Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada Sabtu (3/10).

Kristinattara mengucapkan SB berperan merekrut dan menampung calon PMI sebelum memberangkatkan mereka ke Malaysia melalui jalur tidak resmi.

"Tersangka SB berperan sebagai merekrut, menampung, dan memberangkatkan calon PMI melalui jalur tikus menggunakan kapal tongkang," ucapnya.

Sementara itu, MDT bertugas menjemput calon PMI dari sejumlah lokasi sebelum menyerahkan mereka kepada SB untuk diberangkatkan. Dalam menjalankan aksinya, SB meminta biaya keberangkatan sebesar Rp3 juta hingga Rp4,5 juta kepada setiap calon PMI. Adapun MDT menerima upah Rp300 ribu untuk setiap orang yang dijemput.

"Dari pengungkapan dua kasus tersebut, polisi mengamankan empat tersangka beserta barang bukti di Polda Sumut. Sementara itu, sembilan calon PMI yang menjadi korban telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing," pungkas Kristinattara.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp15 miliar. (Uga Andriansyah)