Duduk Perkara Dosen UPI Bandung Ditahan Terkait Korupsi Rp 25,98 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) menahan seorang dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Budi Kudwadi, atas dugaan korupsi proyek pembangunan fasilitas kampus yang merugikan negara hingga Rp 25,98 miliar. Tak sendirian, penyidik juga menetapkan rekanan proyek berinisial DWR sebagai tersangka.

Kasus ini menjerat keduanya dalam proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) di lingkungan UPI pada 2024. Proyek tersebut didanai dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengungkapkan perkara ini bermula saat Budi yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneken Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 pada 3 Juni 2024 bersama DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Dalam kontrak awal, nilai pekerjaan ditetapkan sebesar Rp47,16 miliar dengan masa kerja 210 hari hingga 30 Desember 2024. Namun di tengah jalan, terjadi perubahan (addendum) pekerjaan yang melambungkan nilai kontrak menjadi Rp 52,48 miliar disertai perpanjangan waktu pengerjaan menjadi 231 hari atau hingga 20 Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah praktik curang. Tersangka DWR diduga menyodorkan sederet dokumen jaminan palsu alias bodong yang mencatut nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.

Dokumen fiktif tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.

Di sisi lain, Budi selaku PPK diduga lalai dan abai karena tidak pernah memverifikasi ataupun mengklarifikasi keabsahan dokumen jaminan itu kepada pihak bank sebelum menandatangani kontrak.

Kejanggalan kian fatal saat pengerjaan proyek oleh PT Arkindo mengalami deviasi minus dan gagal rampung sesuai kontrak. Berdasarkan pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang terpasang di lapangan hanya mencapai 75,34 persen atau masih kurang sekitar 24,6 persen. Meski proyek belum tuntas, Budi tetap nekat mencairkan pembayaran penuh sebesar 100 persen kepada DWR.

"Padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34 persen," kata Cahya.

Hasil Audit

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, perbuatan keduanya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 25.982.542.357,20 atau hampir Rp 26 miliar.

Atas perbuatannya, Budi dan DWR dijerat dengan pasal berlapis. Keduanya disangkakan Primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk sangkaan Subsidiair, keduanya dijerat Pasal 604 juncto pasal-pasal yang sama.

Usai menjalani pemeriksaan, penyidik langsung menjebloskan Budi ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Bandung. Sementara itu, tersangka DWR ditahan di Timika, Papua. Hal ini lantaran yang bersangkutan saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika.

"Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut," ujar Cahya.