Harapan Asosiasi Vape usai Terbit Fatwa MUI

Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) bersama Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) menghormati penerbitan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.

Kedua asosiasi tersebut berencana mengajukan audiensi dengan MUI untuk berdialog mengenai perkembangan industri rokok elektrik di Indonesia.

Fatwa yang diterbitkan pada 6 November 2026 itu menjadi salah satu perkembangan yang mendapat perhatian para pelaku usaha dan pekerja di sektor rokok elektrik.

ARVINDO dan APVINDO memahami bahwa penetapan fatwa tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk kesehatan, lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.

Kedua asosiasi juga menyatakan dukungan terhadap perlindungan anak dan remaja, pengawasan produk bernikotin, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk tindak pidana.

Di sisi lain, ARVINDO dan APVINDO berharap pembahasan mengenai rokok elektrik turut mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.

Kelompok ini mencakup pemilik toko ritel, karyawan, distributor, produsen, hingga pekerja di sektor pendukung.

Perkembangan tersebut juga berlangsung bersamaan dengan proses pengujian materiil terhadap ketentuan rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua asosiasi menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mereka berharap perkembangan regulasi dan kebijakan terkait rokok elektrik dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha sekaligus memperhatikan keberlangsungan pekerjaan di sektor tersebut.

Ketua ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah atau yang akrab disapa Firman, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha mengenai kondisi tempat usaha mereka.

Namun, demi menjaga privasi dan melindungi pihak yang menyampaikan laporan, asosiasi tidak mengungkapkan identitas maupun lokasi usaha tersebut.

Ia mengatakan, perhatian terhadap perkembangan industri tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produk dan usaha, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bekerja di dalamnya.

"Bagi mereka, persoalan ini bukan hanya tentang masa depan sebuah produk atau industri, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pekerjaan, memenuhi nafkah/kebutuhan keluarga, dan melanjutkan kehidupan sehari-hari," ujar Firman.

Sebagai tindak lanjut, ARVINDO dan APVINDO berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Melalui pertemuan tersebut, keduanya berharap dapat berdialog secara langsung, memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa, serta menyampaikan kondisi yang dihadapi pelaku usaha dan pekerja.

Ketua APVINDO, Enggar Dwi Pambudi, menegaskan bahwa rencana audiensi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi dengan tetap menghormati pandangan keagamaan.

"Kami tidak bermaksud mempertentangkan kepentingan industri dengan pandangan keagamaan, melainkan ingin memastikan bahwa kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini juga mendapatkan perhatian," jelas Enggar.

Harapan Asosiasi

Selain rencana audiensi, ARVINDO dan APVINDO menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah terkait pengelolaan industri rokok elektrik ke depan, yaitu:

1. Melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan rokok elektrik, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
2. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memperhatikan keberlangsungan pekerjaan dan hak-hak pekerja. Jika terdapat perubahan kebijakan yang berdampak luas, perlu disiapkan mekanisme penyesuaian dan langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak.
4. Memperkuat pengawasan peredaran produk rokok elektrik, terutama untuk mencegah akses anak dan remaja, serta mendukung penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan zat terlarang.
5. Mengajak pelaku usaha, pekerja, dan anggota asosiasi untuk tetap tenang, menghormati perbedaan pandangan, mematuhi ketentuan hukum, serta menjaga situasi tetap kondusif.