23 Anggota Kabinet Merah Putih Belum Kirim LHKPN ke KPK

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

Jumat, 17 Jan 2025 17:17:18

lhkpn

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami semua informasi yang diperoleh penyidik terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana ... (© 2024 planet.merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan masih ada sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tanggal 17 Januari 2025.

"Tercatat dari total 124 wajib lapor, sejumlah 101 (wajib lapor) telah menyampaikan LHKPN-nya atau mencapai sekitar 81 persen," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/1).

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

Kemudian dari 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga, sejumlah 46 orang telah menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Selanjutnya dari 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus, sejumlah sembilan orang telah menyerahkan LHKPN kepada KPK.

"KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan instansi terkait untuk mengingatkan kembali para wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN-nya agar segera melaporkannya sebelum batas waktu 21 Januari 2025," ujar Budi seperti dilansir dari Antara.

Siap Beri Pendampingan

Budi mengatakan KPK terbuka untuk melakukan pendampingan dan bantuan dalam pengisian dan pelaporan, apabila terdapat kendala dalam pengisian LHKPN.

LHKPN yang telah diterima selanjutnya akan dilakukan verifikasi administratif oleh KPK dan akan dipublikasikan pada laman e-lhkpn.kpk.go.id.

LHKPN adalah salah satu instrumen pencegahan dan merupakan bentuk transparansi pejabat publik atas kepemilikan aset dan hartanya. Sehingga masyarakat bisa secara terbuka ikut memantau dan melakukan pengawasan.

"Masyarakat bisa mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi," tutupnya.

Share

Berita Terbaru

Artikel ini ditulis oleh

Editor Achmad Fikri Fakih Haq

M

Reporter

Merdeka

Menakar Fiskal & Moneter

Perbankan Jaga Likuiditas dan Pertumbuhan Kredit, Pemerintah Tempatkan Rp281 Triliun di Perbankan 2026-06-30 09:45:27
Komunikasi efektif TPID Bitung Perkuat Strategi 4K Jaga Inflasi Daerah Tetap Terkendali 2026-06-28 23:01:26
UMKM BI Perkuat Kedaulatan Rupiah di Perbatasan Entikong Melalui Lentera Batas Negeri 2026 2026-06-28 17:01:34
Harga Pangan Harga Pangan Strategis di Minggu Pagi: Bawang Merah dan Daging Ayam Capai Level Tertentu 2026-06-28 10:01:04
inflasi Update Terkini Harga Pangan Strategis: Telur Ayam dan Bawang Merah Stabil Tinggi di Sabtu Pagi 2026-06-27 10:01:14
sulawesi utara BI dan Pemkot Bitung Perkuat Sinergi Jaga Daya Beli Masyarakat, Fokus Pengendalian Inflasi Bitung 2026-06-27 02:00:54
Bank Himbara Kemenkeu: Dana SAL Rp300 Triliun di Bank Himbara Mulai Dikembalikan Bertahap 2026-06-24 22:30:39
Bank Indonesia BI Rate Naik Jadi 5,75%, Begini Dampaknya bagi Industri Asuransi 2026-06-23 17:26:21
Prabowo Prabowo Ingin Himbara Jadi Perbankan Patriotik: Tak Hanya Cetak Untung tapi Ciptakan Pemerataan Ekonomi 2026-06-22 22:44:18
PLN BI Perkuat Strategi Tarik Investasi Lampung, Dorong Ekonomi Daerah Melalui Energi Terbarukan 2026-06-21 06:00:39
Stabilitas Keuangan Dampak SRBI Terhadap Likuiditas Bank: Ekonom Ingatkan BI Jaga Keseimbangan 2026-06-20 18:01:19
Bank Indonesia Bupati Gorontalo Dorong Penguatan UMKM Gorontalo Melalui Ekonomi Syariah dan Digitalisasi 2026-06-20 17:05:39

Lihat Selengkapnya

Menilik Sektor Riil dari Dekat

Petani Qodari Beberkan Bukti Kebijakan Prabowo Berpihak ke Petani 2026-06-30 10:29:29
pertanian DP3 Sleman Perkuat Antisipasi Serangan Wereng dan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 2026-06-28 21:01:04
pertanian Kulon Progo Waspada Kemarau dan Wereng, Dinas Pertanian Siapkan Mitigasi Komprehensif 2026-06-28 16:01:04
pertanian Brimob Polda Jateng Panen Delapan Ton Jagung di Kendal, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional 2026-06-28 14:01:34
pertanian Perkuat Ketahanan Pangan Bangka Tengah, Pemkab Optimalkan Peran Desa dan Produksi Padi 2026-06-27 22:01:54
pertanian Bapanas Tegaskan Stok Pangan Nasional Aman Hadapi Potensi Kemarau dan El Nino 2026-06-27 19:01:44
pertanian Pemkab Jayawijaya Gencarkan Budidaya Kopi Jayawijaya, Dongkrak Ekonomi Warga Papua Pegunungan 2026-06-27 16:08:14
pertanian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Jadikan Desa Karya Bhakti Percontohan Program Kapakat 2026-06-27 16:02:44
pertanian Pemkab Malang Intensifkan Komunikasi dengan Pusat untuk Realisasi Hilirisasi Garam Malang 2026-06-27 15:04:06
Amerika Serikat Oman Ingatkan Eropa Soal Potensi Tarif Selat Hormuz, Status Quo Mustahil 2026-06-27 11:01:14
pertanian Pembiayaan Produktif MEKAR Raih Tiga Penghargaan Internasional atas Inovasi dan Dampak Nyata 2026-06-27 10:00:44
pertanian Pemkab Temanggung Buka Lebar Peluang Investasi, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2026-06-21 15:01:09

Lihat Selengkapnya

Polisi Bentuk Tim Gabungan Usut Kematian Dokter Icha

2 Kali Berturut-turut Bupati Langkat Ditangkap KPK

4 Pelaku Pembantaian Tapir di Lampung Ditangkap

Klarifikasi Lengkap Menhut usai Disebut dalam Kasus Bupati Kuansing

Menhut Akui Bertemu Bupati Kuansing, Diberi Amplop Putih

Jawa Barat Diusulkan Diubah Jadi Provinsi Sunda

Partisipasi Tinggi, 96,24 Persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

KPK

KPK Ingatkan Pejabat Batas Waktu Pelaporan LHKPN 31 Maret 2026

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

KPK

Jelang Batas Akhir 87,83 Persen Pejabat Sudah Lapor LHKPN, Yudikatif Tertinggi Legislatif Terendah

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.

LHKPN

KPK Sebut Pejabat Negara Masih Banyak yang Belum Lapor Harta Kekayaan: Baru 67,98% yang Patuh

Untuk periode pelaporan tahun 2025, batas akhir penyampaian ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

KPK

Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan

KPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.

KPK

KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2025, Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Akuntabilitas

KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK

KPK: 50.369 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK menyebut, masih terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

KPK

Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Banyak Pejabat Kabinet Belum Lapor LHKPN

KPK mencatat puluhan pembantu Presiden Prabowo Subianto belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KPK

52 Pembantu Prabowo di Kabinet Belum Lapor LHKPN: Ada Menteri, Kepala Lembaga, Utusan Khusus hingga Stafsus

Sebanyak 52 Menteri/Kepala Lembaga, Wamen/Wakil Kepala Lembaga hingga utusan khusus belum melaporkan LHKPN.

Menteri Prabowo

KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

KPK

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

KPK

Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Intip Harta Kekayaan Nanik S. Deyang

Berikut harta kekayaan Kepala BGN Nanik S. Deyang yang gantikan Dadan Hindayana.

berita update

Jumlah Harta Kekayaan dan Jejak Karier AKP Deky Jonathan Sasiang, Eks Polisi Terseret Kasus TPPU Narkoba

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

akp deky jonatan sasiang

Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

#goto

Nadiem Makarim Akui Gaji Stafsus Pakai Uang Pribadi, Terungkap di Sidang Korupsi

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim blak-blakan soal Nadiem Makarim Gaji Stafsus Pribadi hingga Rp20 juta per bulan, terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

chromebook

Sidang Lanjutan, Nadiem Makarim Sebut Tak Ingat Gaji di Sidang Tipikor

Nadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

chromebook