KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

Untuk periode pelaporan tahun 2025, batas akhir penyampaian ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

KPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK menyebut, masih terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Dalam Perkom Nomor 2 (tahun) 2020 tercatat batas akhir dari pelaporan LHKPN jabatan baru adalah tiga bulan pascapelantikan.

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

Sebanyak 52 Menteri/Kepala Lembaga, Wamen/Wakil Kepala Lembaga hingga utusan khusus belum melaporkan LHKPN.

KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN

Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Direktur Rumah Politik Indonesia menyoroti efektivitas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam mengoordinasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan kinerja yang patut diperhitungkan. Simak detailnya!

Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia menyambut positif sinyal masuknya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih, melihatnya sebagai langkah maju bagi representasi kaum pekerja.

Wakil Ketua Umum KSPI Arnod Sihite menyambut baik kabar Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Said Iqbal masuk Kabinet Merah Putih, dinilai strategis hadapi tantangan bangsa.

Adapun survei Poltracking dilaksanakan pada 11-17 Mei 2026.

Presiden Prabowo Subianto memulai Kunjungan Prabowo ke Prancis, disambut hangat Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee. Apa agenda penting yang akan dibahas kedua pemimpin untuk memperkuat hubungan bilateral?

Mentan Andi Amran Sulaiman tegaskan CPO perkuat ekspor pertanian nasional. Ini sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia kuasai komoditas strategisnya, termasuk kelapa sawit, demi kedaulatan.