LIVE

KPK Tagih LHKPN 961 Kepala Daerah Usai Dilantik Presiden Prabowo

Dalam Perkom Nomor 2 (tahun) 2020 tercatat batas akhir dari pelaporan LHKPN jabatan baru adalah tiga bulan pascapelantikan.

kpk
Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ditunda KPK karena alasan kelengkapan dokumen, sementara tim hukum Hasto tetap optimistis.
Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ditunda KPK karena alasan kelengkapan dokumen, sementara tim hukum Hasto tetap optimistis. (© 2025 Antaranews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada 961 Kepala daerah untuk segera membuat Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Karena sudah menjadi kewajiban mereka setelah dilantik serentak Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 kemarin.

"Bagi para kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 kemarin, maka batas akhir penyampaian LHKPN-nya adalah tiga bulan pasca pelantikan yaitu 20 Mei," kata Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (7/3).

Budi menjelaskan perihal aturan laporan hasil kekayaan itu tercantum dalam Perkom Nomor 2 (tahun) 2020 bahwa batas akhir dari pelaporan LHKPN jabatan baru adalah tiga bulan pasca pelantikan, mengingat Perkom Nomor 3 (Tahun) 2024 baru akan berlaku pada 1 April 2025 nanti.

Sebelumnya, para kepala daerah menggunakan LHKPN sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran maju di Pilkada. Namun jika sudah dilantik para kepala daerah tetap wajib melaporkan harta kekayaannya karena sudah menyandang status baru.

"Sehingga ketika sudah menjabat maka status LHKPN-nya adalah LHKPN pada jabatan baru," jelas Budi.

Prabowo resmi melantik 961 kepala daerah di Istana Merdeka Kamis (20/2). Mereka terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Sebelum pelantikan dimulai, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15 P tentang Pengesahan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, serta Keputusan Presiden RI Nomor 24 P Tahun 2025 Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil PSBS Biak vs Persija Jakarta: Gol Semata Wayang Maxwell Benamkan Badai Pasifik

{{caption}}
JK Buka Suara soal Dilaporkan ke Polisi terkait Isi Ceramah di UGM

{{caption}}
Real Madrid, Masa Depan Arbeloa, dan Keputusan yang Dipertanyakan

{{caption}}
Mendagri Tito Dampingi Prabowo dalam Kursus Pemantapan Kepemimpinan Ketua DPRD Se-Indonesia

{{caption}}
Real Madrid vs Barcelona dalam Perburuan Wonderkid Espanyol

{{caption}}
Barcelona Atur Siasat Boyong Alessandro Bastoni, Korbankan Jebolan La Masia

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Ingatkan Pejabat Batas Waktu Pelaporan LHKPN 31 Maret 2026

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

KPK
{{caption}}
KPK Sebut Pejabat Negara Masih Banyak yang Belum Lapor Harta Kekayaan: Baru 67,98% yang Patuh

Untuk periode pelaporan tahun 2025, batas akhir penyampaian ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

KPK
{{caption}}
Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan

KPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2025, Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Akuntabilitas
{{caption}}
KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK
{{caption}}
KPK: 50.369 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK menyebut, masih terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

KPK
{{caption}}
23 Anggota Kabinet Merah Putih Belum Kirim LHKPN ke KPK

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

LHKPN
{{caption}}
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

KPK
{{caption}}
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK

Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.

LHKPN
{{caption}}
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

KPK
{{caption}}
KPK Akan Pampang Harta Kekayaan Caleg Terpilih, 3.791 Sudah Lapor

kepada caleg yang belum melaporkan LHKPN-nya untuk segera melaporkan

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
KPK Ingatkan Pelaku Pasar Modal Waspadai Risiko Kejahatan Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

anti korupsi
{{caption}}
Usai Diperiksa, 2 Rumah Pejabat Pemkab Pekalongan yang Dekat Fadia Arafiq Digeledah KPK

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.

berita update
{{caption}}
KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Kasus Pemerasan Bupati Tulungagung, Sita Uang Tunai Rp95 Juta

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti penting, berupa dokumen dan uang tunai.

berita update
{{caption}}
KPK Limpahkan Kasus Bupati Bekasi ke Kejaksaan, Ade Kuswara Segera Disidang

KPK telah melimpahkan Tahap II penyidikan terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang dan ayahnya.

berita update
{{caption}}
Buntut Kasus Fadia Arafiq, KPK Periksa Dua Pejabat Pemkab Pekalongan

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan.

berita update
{{caption}}
Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Sulteng, Ini Rincian Kekayaan Arnila Hi. Moh. Ali yang Mencapai Rp14,45 Miliar

Arnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

arnila hi moh ali
{{caption}}
DPRD Jabar Raih Rapor Hijau, Kepatuhan LHKPN 2025 Capai 100 Persen

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

akuntabilitas
{{caption}}
KPK: Yudikatif Jadi Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Tertinggi dalam Melaporkan LHKPN

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, angka tersebut menunjukkan partisipasi luas Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL).

berita update
{{caption}}
Hari Terakhir LHKPN, KPK Sebut 91,23 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor

KPK menegaskan bahwa tenggat waktu untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Selasa (31/3/2026).

berita update
{{caption}}
Jelang Batas Akhir 87,83 Persen Pejabat Sudah Lapor LHKPN, Yudikatif Tertinggi Legislatif Terendah

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.

berita update
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

bupati cilacap