LIVE

Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan

KPK menyayangkan masih banyak pejabat negara maupun wajib lapor LHKPN belum menyetorkan pembaruan harta kekayaannya.

kpk
Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan
Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan (merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, hingga 31 Januari 2026, update Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik Tahun Pelaporan 2025 baru mencapai 32,52 persen.

"Kepada seluruh Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor (PN/WL) yang belum melaporkan LHKPN agar segera menyampaikan laporannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/1).

Update LHKPN, lanjut Budi, merupakan bentuk transparansi kepada publik. Hal itu menjadi komitmen para penyelenggara negara, tak terkecuali bagi pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.

"Kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi wujud komitmen pribadi dan kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak dini," tegas Budi.

Budi menilai, pelaporan LHKPN lebih dini adalah hal baik untuk lingkungan kerja maupun masyarakat, dalam menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai seorang pejabat publik. 

Cara Mengisi LHKPN

Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan
Baru 32,52 Persen Pejabat Negara Lapor Harta Kekayaan ilustrasi dibuat dengan ChatGPT

Sebagai informasi, dalam proses pengisiannya LHKPN, para penyelenggara negara atau mereka yang termasuk kelompok wajib lapor (WL) harus memperhatikan sejumlah poin penting. Seperti validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga memperhatikan kelengkapan seluruh dokumen-dokumen, termasuk Surat Kuasa. 

Diketahui, format Surat Kuasa dapat diunduh melalui aplikasi e-Filing di portal elhkpn.kpk.go.id pada menu Riwayat LHKPN, kolom aksi, dan tombol Cetak Surat Kuasa.

Surat kuasa yang telah disiapkan wajib disertai dengan materai tempel ataupun materi elektronik (e-materai) bernilai Rp 10.000. Jika wajib lapor menggunakan materai tempel, maka wajib diserahkan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN di Gedung Merah Putih KPK. Sebaliknya, jika WL memakai materai elektronik (e-materai),hanya perlu mengunggahnya kembali ke portal LHKPN.

Pembaharuan LHKPN bisa dilakukan hingga 31 Maret 2026 melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Nantinya setiap LHKPN yang disampaikan, KPK akan melakukan verifikasi administratif. 

Setelah dinyatakan lengkap, LHKPN akan segera dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

Terhadap mereka yang mengalami kendala dalam pengisian dan penyampaian LHKPN, KPK membuka ruang perbantuan dan pendampingan melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email elhkpn@kpk.go.id atau Call Center KPK di 198.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jejak Taufik Hidayat, Eks Debt Collector yang Sekap Gadis Bandung

{{caption}}
Polisi Terbitkan DPO Tersangka Penyekapan Perempuan di Bandung

{{caption}}
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Tekan Biaya Logistik Nasional

{{caption}}
Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Masuk Daftar Buronan

{{caption}}
Kasus Gadis Bandung Disekap 3 Tahun, Taufik Hidayat Resmi Tersangka

{{caption}}
Deretan Peraih Golden Ticket di Audisi Dangdut Academy 8, dari Majene hingga Maumere

Topik Terkait
{{caption}}
Partisipasi Tinggi, 96,24 Persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan capaian signifikan, 96,24 persen penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN periode 2025, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pencegahan korupsi.

KPK
{{caption}}
KPK Ingatkan Pejabat Batas Waktu Pelaporan LHKPN 31 Maret 2026

KPK mengingatkan pejabat segera lapor LHKPN 2025 sebelum 31 Maret 2026. Kepatuhan sudah 87 persen, sektor legislatif masih rendah.

KPK
{{caption}}
Jelang Batas Akhir 87,83 Persen Pejabat Sudah Lapor LHKPN, Yudikatif Tertinggi Legislatif Terendah

Hingga 26 Maret 2026, sebanyak 87,83% atau sekitar 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan laporan.

LHKPN
{{caption}}
KPK Sebut Pejabat Negara Masih Banyak yang Belum Lapor Harta Kekayaan: Baru 67,98% yang Patuh

Untuk periode pelaporan tahun 2025, batas akhir penyampaian ditetapkan hingga 31 Maret 2026.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2025, Imbau Penyelenggara Negara Segera Lapor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN 2025, yang baru mencapai 35,52 persen per akhir Januari 2026, sebelum batas akhir 31 Maret 2026.

Akuntabilitas
{{caption}}
KPK Minta Pejabat Negara Segera Laporkan LHKPN 2025, Paling Telat 31 Maret 2026

Penyampaian laporan diminta dilakukan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

KPK
{{caption}}
KPK: 50.369 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

KPK menyebut, masih terdapat 50.369 penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

KPK
{{caption}}
23 Anggota Kabinet Merah Putih Belum Kirim LHKPN ke KPK

Budi menerangkan dari 52 pejabat menteri/kepala lembaga setingkat menteri, sejumlah 46 orang telah melaporkan LHKPN-nya.

LHKPN
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update
{{caption}}
Ditunjuk Jadi Kepala BGN, Intip Harta Kekayaan Nanik S. Deyang

Berikut harta kekayaan Kepala BGN Nanik S. Deyang yang gantikan Dadan Hindayana.

berita update
{{caption}}
Jumlah Harta Kekayaan dan Jejak Karier AKP Deky Jonathan Sasiang, Eks Polisi Terseret Kasus TPPU Narkoba

AKP Deky Jonathan Sasiang, terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan perkara peredaran narkoba.

akp deky jonatan sasiang
{{caption}}
Nadiem Makarim Bantah Kenaikan Harta Rp4,87 T Terkait Korupsi Chromebook, Sebut Nilai IPO GOTO

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

#goto
{{caption}}
Nadiem Makarim Akui Gaji Stafsus Pakai Uang Pribadi, Terungkap di Sidang Korupsi

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim blak-blakan soal Nadiem Makarim Gaji Stafsus Pribadi hingga Rp20 juta per bulan, terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

chromebook
{{caption}}
Sidang Lanjutan, Nadiem Makarim Sebut Tak Ingat Gaji di Sidang Tipikor

Nadiem Makarim mengaku tak ingat besaran gajinya saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

chromebook
{{caption}}
Muhammad Qodari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Punya Harta Rp261 Miliar

LHKPN Muhammad Qodari per Januari 2025 menunjukkan total kekayaan Rp261,9 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp182,7 miliar.

berita update