LIVE

Eks Dirut Inhutani V Dituntut 4 Tahun 10 Bulan Penjara dalam Kasus Dugaan Suap

Jaksa meyakini Dicky terbukti menerima suap dari pengusaha swasta untuk memuluskan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan.

kasus suap
Eks Dirut Inhutani V Dituntut 4 Tahun 10 Bulan Penjara dalam Kasus Dugaan Suap
Eks Dirut Inhutani V Dituntut 4 Tahun 10 Bulan Penjara dalam Kasus Dugaan Suap (merdeka.com)

Mantan Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V periode 2021–2025, Dicky Yuana Rady, dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 10 bulan dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budiman Abdul Karib dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Jaksa meyakini Dicky terbukti menerima suap dari pengusaha swasta untuk memuluskan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan Dicky telah terbukti dan meyakinkan bersalah telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui hal tersebut diberikan untuk agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar JPU saat membacakan surat tuntutan di persidangan.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Dicky membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 10 ribu dolar Singapura. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa untuk menutup kewajiban tersebut.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," kata JPU.

Dalam tuntutannya, jaksa menilai Dicky telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 21 ayat (1) KUHP Nasional, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Perbuatan Dicky dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya sehingga membantu pembuktian perkara serta memiliki tanggungan istri dan anak menjadi pertimbangan yang meringankan.

Dakwaan Jaksa

Dalam perkara ini, Dicky didakwa menerima suap senilai 199 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,55 miliar dari dua pengusaha swasta, yakni Djunaidi Nur dan Aditya Simaputra.

Uang tersebut diduga diberikan agar Dicky mengatur supaya PT PML tetap dapat menjalin kerja sama dengan PT Inhutani V dalam pemanfaatan kawasan hutan pada register 42, 44, dan 46 di wilayah Provinsi Lampung.

Langgar Pasal 12

Secara rinci, uang tersebut diterima dalam dua tahap. Pada 2024, Dicky diduga menerima 10 ribu dolar Singapura dari Djunaidi yang menjabat Direktur PT PML. Selanjutnya pada 2025, ia diduga menerima 189 ribu dolar Singapura dari Djunaidi bersama Aditya Simaputra yang merupakan staf perizinan di perusahaan tersebut.

Atas perbuatannya, Dicky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tinggalkan Paris, Gestur Tak Terduga Prabowo ke Pengawal Prancis Jadi Sorotan

{{caption}}
Prediksi PSG vs Arsenal: Raja Prancis Ditantang Penguasa Inggris

{{caption}}
Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kenegaraan di Prancis

{{caption}}
DPR Panggil Mendikdasmen, Pertanyakan Wajib Belajar Bahasa Prancis dan Portugis

{{caption}}
Pria Diduga Bunuh Diri di Cawang Simpan Jaket Dinas LH, Ini Kata Pemprov DKI

{{caption}}
Prabowo Terbitkan Perpres Kereta Cepat, Danantara Masuk Komite

Topik Terkait
{{caption}}
Mantan Kepala PUPR Sumut Topan Ginting Divonis 5,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Proyek Jalan

Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dijatuhi vonis 5 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi penerimaan suap dan commitment fee proyek infrastruktur jalan, mengguncang kepercayaan publik.

Vonis Korupsi
{{caption}}
Eks Humas PN Jaksel Hakim Djuyamto Dihukum 11 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Vonis Lepas CPO

Menurut majelis hakim, vonis lepas Djuyamto dan kawan-kawan (dkk) terhadap perkara CPO sangat janggal karena terdapat suap dalam mengatur putusan.

PN Jaksel Ditutup
{{caption}}
FOTO: Tangan Diborgol, Tersangka Suap Inhutani V Dicky Yuana Radi Kembali Diperiksa KPK

Tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan yang juga Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady diperiksa KPK (17/09/2025).

Berita Foto
{{caption}}
'Suap-menyuap Sudah Jadi Ciri Khas Korupsi di BUMN'

Koruptor tidak lagi pilih-pilih lahan garapan untuk korupsi.

Kasus Korupsi
{{caption}}
FOTO: OTT KPK Ungkap Suap Izin Kawasan Hutan, Tiga Tersangka Ditahan dan Uang Rp2,4 Miliar Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus dugaan suap izin pemanfaatan kawasan hutan di PT Inhutani, Kamis (14/08/2025).

Berita Foto
{{caption}}
Ditangkap KPK, Begini Modus Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady dalam Kasus Suap Sektor Lahan

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap di Inhutani tersebut.

Kasus Suap Inhutani V
{{caption}}
Kasus Suap Inhutani V, KPK Sita Mobil hingga Dolar Singapura Rp2,3 Miliar

Tiga tersangka ditahan di rumah tahanan cabang KPK gedung Merah Putih.

tersangka suap inhutani
{{caption}}
KPK Tetapkan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Tersangka

Penetapan tiga tersangka setelah KPK memeriksa dan menemukan dua alat bukti cukup dugaan suap di salah anak perusahaan dari BUMN Perhutani tersebut.

tersangka suap inhutani
{{caption}}
Putusan Kasasi MA Surya Darmadi: Penjara Tambah 1 Tahun, Uang Pengganti Dikurangi Rp40 Triliun

Jaksa menyebut, Surya Darmadi memperkaya diri sendiri sebesar Rp7.593.068.204.327 atau Rp7,59 triliun dan US$7.885.857,36.

Mahkamah Agung
{{caption}}
Pengusaha Rokok Haji Her Bantah Kenal Tersangka Kasus Bea Cukai

Pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her menegaskan tidak mengenal para tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, usai diperiksa KPK. Simak selengkapnya pernyataan Haji Her terkait kasus Bea Cu

direktorat jenderal bea cukai
{{caption}}
KPK Dalami Penyerahan Uang Pendaftaran Perangkat Desa di Pati, Libatkan Bupati Nonaktif Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penyerahan uang pendaftaran perangkat desa di Pati, terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Sudewo.

kasus suap
{{caption}}
KPK Bantah Intimidasi Istri Ono Surono dalam Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.

budi prasetyo
{{caption}}
KPK Bawa 13 Orang Terkait OTT Bupati Cilacap ke Jakarta untuk Pemeriksaan Lanjut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 dari 27 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi.

jawa tengah
{{caption}}
Kejati NTB Apresiasi Dukungan Masyarakat dalam Pengusutan Kasus Suap DPRD NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

aliansi rakyat menggugat
{{caption}}
KPK Nyatakan Berkas Dua Tersangka Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakut Lengkap

KPK menyatakan berkas dua tersangka pemberi suap dalam kasus korupsi di KPP Madya Jakarta Utara lengkap. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke jaksa untuk proses.

berita update
{{caption}}
KPK Periksa Pejabat PN Depok Terkait Permohonan Eksekusi PT Karabha Digdaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

gratifikasi
{{caption}}
Pengadilan Tinggi DKI Perkuat Putusan 5 Tahun Bui Eks Sekretaris MA Nurhadi dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

gratifikasi
{{caption}}
Eks Wamenaker Noel Dituntut 5 Tahun Bui, Sesalkan Tak Korupsi Lebih Banyak

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, dituntut 5 tahun penjara atas dugaan korupsi. Noel mengaku menyesal tidak korupsi lebih banyak karena merasa tuntutannya tak sepadan dengan terdakwa lain.

eks wamenaker noel
{{caption}}
Eks Wamenaker Noel Klaim Selamatkan Uang Rakyat Ratusan Miliar, Terjerat Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Gerungan mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat ratusan miliar selama menjabat, namun kini menghadapi tuntutan pidana atas dugaan pemerasan dan gratifikasi.

eks wamenaker noel
{{caption}}
Immanuel Ebenezer Menyesal Jadi Wamenaker, Hadapi Tuntutan Berat dalam Kasus Korupsi K3

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".

gratifikasi
{{caption}}
KPK Perkuat Peran Keluarga Cegah Korupsi di Sulawesi Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.

andi sudirman sulaiman