Kasus Suap Inhutani V, KPK Sita Mobil hingga Dolar Singapura Rp2,3 Miliar

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mendalami kasus Korupsi LPEI dengan menyita aset fantastis mulai dari kebun sawit hingga mobil mewah, mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp919 miliar. Simak detail lengkapnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil sita barang bukti suap pajak senilai Rp6,38 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengaturan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pegawai pajak dan pihak swast

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.258.339.271.

Tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan yang juga Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady diperiksa KPK (17/09/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus dugaan suap izin pemanfaatan kawasan hutan di PT Inhutani, Kamis (14/08/2025).

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap di Inhutani tersebut.

Penetapan tiga tersangka setelah KPK memeriksa dan menemukan dua alat bukti cukup dugaan suap di salah anak perusahaan dari BUMN Perhutani tersebut.

KPK juga memasang tanda penyitaan pada rumah dan bidang tanah di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Penyidik Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan uang senilai Rp1,9 miliar terkait kasus korupsi proses pengurusan RPTKA.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kediaman tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Barang bukti ditemukan Kejaksaan Agung (Kejagung) usai menggeledah sejumlah tempat di Jakarta dan luar Jakarta.

Laki-laki melakukan korupsi kerap bingung mendistribusikan uang haram didapatkan agar tak terendus Pusat Pelaporan Analaisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Fraud di sektor pasar modal tak jarang melibatkan perusahaan sekuritas atau oknum di dalamnya.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berharap retret kepemimpinan yang diikuti Ketua DPRD se-Indonesia dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Penggeledahan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan singkat di Polres Pekalongan Kota.