DPR Setujui Pembentukan Tim Pansus untuk Selesaikan Konflik Agraria, Ini Daftar Anggotanya

Pemerintah dan DPR menggelar rapat satgas pemulihan bencana Sumatra di Aceh. Eksekusi lapangan kini dipimpin Mendagri, 12 wilayah masih belum pulih.

Rencana berkantor di Aceh untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dasco menyatakan, rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi dan sinergi seluruh stakeholder dalam percepatan penanganan bencana.

Menurutnya, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam merespons dinamika yang berkembang di masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria demi menyelesaikan konflik agraria kompleks yang melibatkan lintas kementerian dan tumpang tindih kebijakan.

“Kayaknya enggak deh, kan itu urusannya eksekutif,” ujar Dasco.

Ia menyebut, tim tersebut akan dibagi ke dalam sub kelompok yang bertugas melakukan pendataan untuk membantu Komite Reformasi Polri.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menginformasikan bahwa perwakilan BEM dan aktivis mahasiswa yang telah melakukan audiensi dengan DPR.

Pihaknya bakal lebih dulu berkoordinasi dengan Pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu bersinergi mempercepat sertifikasi tanah wakaf Sulteng, memastikan kepastian hukum aset umat dan mencegah penyerobotan. Kolaborasi ini melibatkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan KKN tematik.

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

Kanwil BPN DKI Jakarta memastikan layanan pertanahan tetap beroperasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus aset tanah.

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.