Bahas 17+8, Dasco Telepon Istana Minta Pemerintah Terima Audiensi Mahasiswa Hari Ini

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menginformasikan bahwa perwakilan BEM dan aktivis mahasiswa yang telah melakukan audiensi dengan DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menginformasikan bahwa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan aktivis mahasiswa yang telah melakukan audiensi dengan lembaganya, dijadwalkan akan diterima oleh pemerintah atau Sekretariat Negara (Setneg) pada hari ini, Kamis (4/9).

"Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pemerintah, kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pemerintah, untuk menyampaikan (aspirasi) juga secara langsung," ungkap Dasco pada Rabu (3/9).

Dasco menambahkan, "Saya kontak dengan Mensesneg, agar adik-adik BEM ini bisa diterima oleh pihak pemerintah." Ia berpendapat bahwa pertemuan langsung dengan pemerintah sangat penting karena beberapa tuntutan dari para pendemo perlu dijawab tidak hanya oleh DPR, tetapi juga oleh pemerintah.

"Seperti tadi pembentukan tim investigasi dan juga makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya," jelas Dasco.

Janji Bahas 17+8 tuntutan rakyat bersama pimpinan fraksi akan dilaksanakan

Dalam pernyataannya sebelumnya, Dasco mengungkapkan bahwa DPR akan menggelar rapat evaluasi untuk menanggapi tuntutan dari para pendemo, termasuk yang terkait dengan '17+8 Tuntutan Rakyat'. "Sebagian dari apa yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga termasuk dalam 17 tuntutan.

Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam waktu dekat, baik mengenai tunjangan maupun transparansi kegiatan DPR," ungkap Dasco saat menerima mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9).

Dasco melanjutkan, "Kita akan mengadakan rapat evaluasi besok dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mencapai kesepakatan dan pendapat yang sama di DPR."

Selain itu, Dasco mewakili DPR juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas DPR. Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang diberikan kepada anggota dewan.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan akan dihentikan mulai 30 Agustus 2025," tambah Dasco.

Perwakilan Elemen Mahasiswa Audiensi ke DPR

Perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa telah bertemu dengan pimpinan DPR, termasuk GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, dan Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Baru-baru ini, tuntutan yang dikenal sebagai '17+8 Tuntutan Rakyat' muncul dan mendapatkan dukungan dari influencer serta 211 organisasi masyarakat sipil, seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.

Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, serta kementerian yang bergerak di sektor ekonomi. Beberapa poin penting dalam tuntutan ini mencakup reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, serta pembentukan Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Agustus. Selain itu, terdapat pula sejumlah tugas yang harus dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.