178 Tuntutan Rakyat

Di tengah gejolak sosial dan fabrikasi kebenaran, '17+8 Tuntutan Rakyat' berhasil memobilisasi publik. Simak bagaimana **peran media arus utama** menjadi kunci validasi dan amplifikasi gerakan ini.

"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," kata Dasco.

Salah satunya yakni menghentikan tunjangan perumahan bagi 500 lebih anggota DPR, terhitung 31 Agustus 2025.

Dia berjanji, Partai Golkar akan mempelajari dan merespons sejumlah tuntutan itu secara proaktif serta terukur.

Dalam aksi tersebut, massa membawa replika patung tikus berdasi berwarna hitam setinggi sekitar dua meter.

Ini sosok-sosok yang merumuskan 17+8 Tuntutan Rakyat usai demo besar-besaran di Tanah Air.

Selain itu, juga ada 8 agenda reformasi yang harus dipenuhi DPR dan Pemerintah dengan batas waktu 31 Agustus 2026 mendatang.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR telah bersepakat untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menginformasikan bahwa perwakilan BEM dan aktivis mahasiswa yang telah melakukan audiensi dengan DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan segera memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset.