Reforma Agraria

Petani bersama mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional ke-66 di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026). Massa melakukan long march sambil membawa hasil kebun dan menabuh kentungan sebagai bagian dari aksi. Dalam demonstrasi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan pelaksanaan reforma agraria yang dinilai berpihak pada kesejahteraan rakyat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Massa juga menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan DPR pada 22 September 2026. Selain itu, mereka mendesak penyelesaian berbagai konflik agraria serta penghentian represi dan kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat yang memperjuangkan ruang hidup.

Di RUU Reforma Agraria, BRAN disiapkan menjadi lembaga di bawah Presiden. Soal nama menunggu arahan Presiden.

Nusron Wahid menilai RUU Pengaturan Reforma Agraria bisa jadi landasan jelas untuk menyelesaikan konflik agraria. Kesepakatan Baleg DPR dibawa ke paripurna.

Yandri Susanto memaparkan 34.323 desa berada di dalam/berbatasan kawasan hutan, memicu ketidakpastian status lahan. Disampaikan saat bahas RUU Reforma Agraria.

Badan Bank Tanah gencar laksanakan Reforma Agraria, strategi krusial mencegah kesenjangan lahan antara dunia usaha dan masyarakat demi pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan Kebun Pangan Perempuan menjadi strategi vital untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan peran wanita di desa, khususnya di wilayah 3T seperti NTT.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Badan Bank Tanah menyelenggarakan pelatihan pertanian dan peternakan terintegrasi di Cianjur, Jawa Barat, untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan memperkuat implementasi Reforma Agraria bagi warga penerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Bank Tanah aktif mendampingi warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Penajam Paser Utara untuk mengelola lahan Reforma Agraria, memberikan bibit buah dan pendampingan demi peningkatan ekonomi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyerahkan 9.728 Sertifikat Tora kepada ribuan warganya. Program ini memberikan kepastian hukum dan mendorong produktivitas lahan.

Badan Bank Tanah kembali menyerahkan sertifikat reforma agraria kepada 11 petani di Penajam Paser Utara, memberikan kepastian hukum dan harapan baru bagi pengembangan ekonomi lokal.

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Wakil Menteri Transmigrasi membeberkan 4 amanat Presiden Prabowo Subianto kepada calon transmigran. Program transmigrasi disebut krusial untuk kedaulatan dan ekonomi. Simak selengkapnya!

Badan Bank Tanah mengelola 16 hektar lahan di Jawa Tengah, tersebar di empat kabupaten, untuk kepentingan strategis nasional termasuk perumahan MBR dan pendidikan. Bagaimana proses Pengelolaan Lahan Bank Tanah Jawa Tengah ini dilakukan?

DPRD Banten serius menanggapi laporan dugaan intimidasi dan pungutan liar terhadap ribuan petani yang terlibat dalam konflik agraria Banten, menjanjikan penyelesaian konkret.