RUU Reforma Agraria Tetapkan Lembaga di Bawah Presiden, Nama Menunggu Keputusan

RUU Reforma Agraria memasukkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria di tingkat nasional.

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) disebut akan berubah menjadi lembaga, sementara penamaannya menunggu keputusan Presiden.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan arah pembentukan lembaga penyelenggara dalam draf beleid tersebut.

"Jadi eksistensi lembaga itu tetap ada. Cuma dalam soal penamaan nanti menyesuaikan dengan keinginan Presiden namanya apa," kata Ketua Panja RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Iman Sukri, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Iman menegaskan, ketentuan mengenai lembaga penyelenggara reforma agraria telah dicantumkan di dalam RUU, tepatnya pada Pasal 11.

"Jadi di Pasal 11 itu sudah kita atur bahwa lembaga ini di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden," jelas Iman.

Menurutnya, rincian kewenangan lembaga tersebut juga sudah disusun di dalam RUU sehingga pelaksanaannya dapat segera mengikuti arahan pemerintah.

"Jadi semua kewenangannya itu kita atur dalam undang-undang ini sehingga Presiden tinggal menyesuaikan saja," tutur Iman.

Susunan Pimpinan dan Deputi Disesuaikan

Iman mengatakan struktur pimpinan dan deputi akan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan pembagian tugas yang mencakup bidang pendataan, perencanaan, penyelesaian konflik, hukum, dan pemberdayaan.

"Kalau saya pribadi ya, enggak cukup tiga. Menyesuaikan aja dengan deputinya. Misalnya ada lima deputi, ya limalah. Tapi harus ganjil. Jadi ada ketua, ada wakil ketua empat. Idealnya sih lima," tutur Iman.