Reforma Agraria

Badan Bank Tanah gencar laksanakan Reforma Agraria, strategi krusial mencegah kesenjangan lahan antara dunia usaha dan masyarakat demi pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan Kebun Pangan Perempuan menjadi strategi vital untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan peran wanita di desa, khususnya di wilayah 3T seperti NTT.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pengembalian hak transmigran untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan negara, terutama dalam kasus sengketa lahan yang merugikan masyarakat.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTT menargetkan penerbitan 15.800 sertifikat Redistribusi Tanah pada 2026, sebuah langkah strategis untuk memperkuat reforma agraria dan kepastian hukum tanah bagi masyarakat.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya Sinkronisasi Data Spasial Desa yang akurat untuk mengatasi sengketa lahan dan konflik batas desa di kawasan hutan, demi kepastian hukum dan kesejahteraan warga.

Persoalan agraria saat ini tidak dapat dipandang sebagai sengketa sederhana antara warga dan negara.

Badan Bank Tanah menyelenggarakan pelatihan pertanian dan peternakan terintegrasi di Cianjur, Jawa Barat, untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan memperkuat implementasi Reforma Agraria bagi warga penerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Bank Tanah aktif mendampingi warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Penajam Paser Utara untuk mengelola lahan Reforma Agraria, memberikan bibit buah dan pendampingan demi peningkatan ekonomi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyerahkan 9.728 Sertifikat Tora kepada ribuan warganya. Program ini memberikan kepastian hukum dan mendorong produktivitas lahan.

Badan Bank Tanah kembali menyerahkan sertifikat reforma agraria kepada 11 petani di Penajam Paser Utara, memberikan kepastian hukum dan harapan baru bagi pengembangan ekonomi lokal.

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Wakil Menteri Transmigrasi membeberkan 4 amanat Presiden Prabowo Subianto kepada calon transmigran. Program transmigrasi disebut krusial untuk kedaulatan dan ekonomi. Simak selengkapnya!

Badan Bank Tanah mengelola 16 hektar lahan di Jawa Tengah, tersebar di empat kabupaten, untuk kepentingan strategis nasional termasuk perumahan MBR dan pendidikan. Bagaimana proses Pengelolaan Lahan Bank Tanah Jawa Tengah ini dilakukan?

DPRD Banten serius menanggapi laporan dugaan intimidasi dan pungutan liar terhadap ribuan petani yang terlibat dalam konflik agraria Banten, menjanjikan penyelesaian konkret.

Gubernur Kaltim meminta Bank Tanah memitigasi risiko pengelolaan lahan di daerah. Ketahui mengapa koordinasi pusat-daerah dan perlindungan hak masyarakat menjadi kunci penting.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria demi menyelesaikan konflik agraria kompleks yang melibatkan lintas kementerian dan tumpang tindih kebijakan.

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 129 sertifikat di Padang, menegaskan Sertifikasi Tanah krusial untuk kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang merugikan masyarakat.

Warga Penajam Paser Utara terdampak PSN kini memiliki kepastian hukum atas lahan mereka. Sebanyak 23 orang telah menerima sertifikat hak pakai dalam program Reforma Agraria Penajam Paser Utara, membuka jalan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.