BGN Apresiasi Lampung Percepat SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) memuji Lampung Percepat SPPG, menjadi salah satu provinsi tercepat di Sumatera dalam menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi demi suksesnya program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi kepada Provinsi Lampung atas kecepatan akselerasinya dalam menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lampung diakui sebagai salah satu provinsi terdepan di Sumatera dalam upaya ini, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan gizi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Wilayah I Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Wahyu Widistyanta, di Bandarlampung pada Sabtu (08/11). Kecepatan ini menempatkan Lampung sejajar dengan provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Utara dalam persiapan SPPG.

Percepatan pembentukan SPPG ini sangat krusial untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan seluruh penerima manfaat dapat segera merasakan dampak positif dari penyediaan makanan bergizi.

Akselerasi Lampung dalam Pembentukan SPPG

Wahyu Widistyanta menyoroti bahwa Lampung telah menunjukkan progres signifikan dalam persiapan SPPG. Provinsi ini menjadi contoh akselerasi terbaik di antara wilayah Sumatera, bersanding dengan Aceh dan Sumatera Utara dalam kesigapan akselerasi.

Secara nasional, BGN melaporkan bahwa sekitar 80 persen dari target SPPG telah terbentuk atau sedang dalam tahap persiapan operasional. Angka ini mencerminkan upaya kolektif yang masif di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Awalnya, target pembentukan SPPG untuk seluruh Indonesia pada tahun 2025 adalah 5.000 unit. Namun, atas permintaan berbagai elemen masyarakat, Presiden Prabowo mempercepat target ini, dengan harapan seluruh penerima manfaat dapat segera menikmati Makan Bergizi Gratis di akhir tahun.

Standar dan Persyaratan SPPG Baru

Untuk SPPG yang baru dibentuk, terdapat beberapa persyaratan ketat yang harus dipenuhi guna menjamin kualitas layanan. Salah satunya adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi indikator penting kebersihan.

Selain SLHS, setiap SPPG juga diwajibkan memiliki tukang masak yang telah bersertifikat resmi. Hal ini bertujuan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi secara optimal dalam setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat.

Wahyu menambahkan bahwa data detail mengenai jumlah SPPG yang telah terbentuk dapat diakses melalui aplikasi khusus. Proses pembentukan SPPG ini berlangsung secara dinamis, dengan penambahan unit baru setiap harinya di berbagai daerah yang membutuhkan.

Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis

Di sisi lain, Wahyu Widistyanta juga menyoroti efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul dalam program ini sangat minim, menunjukkan keberhasilan implementasi.

Dari total 1,4 miliar porsi makanan yang telah disediakan hingga saat ini, persentase masalah yang tercatat tidak lebih dari 0,01 persen. Angka ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam skala program nasional.

"Sampai hari ini sudah 1,4 miliar porsi yang disediakan pada program MBG. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap mereka yang terdampak, tetapi secara matematika persentase masalah itu tidak lebih dari 0,01 persen. Sehingga secara matematika pula program ini masih tetap berhasil dengan berbagai upaya yang kami siapkan," kutip Wahyu. Ini menegaskan bahwa program tersebut berjalan sesuai harapan meskipun ada tantangan kecil.

Sumber: AntaraNews