BGN Latih Ribuan Penjamah SPPG Sulsel, Dorong Peningkatan Kualitas Makanan Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) melatih ribuan penjamah makanan Dapur SPPG di Sulawesi Selatan untuk memastikan kualitas dan higienitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi generasi sehat.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara masif menggelar pelatihan bagi ribuan penjamah makanan yang bertugas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sulawesi Selatan. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk secara signifikan meningkatkan kualitas makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat vital.

Pelatihan ini dilaksanakan serentak di tiga lokasi utama, yakni Makassar, Bulukumba, dan Wajo, melibatkan sekitar tujuh ribu penjamah makanan. Para penjamah ini adalah relawan yang direkrut khusus untuk menjadi juru masak, memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang tinggi.

Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, menyatakan bahwa selain penjamah, pelatihan ini juga menyasar akuntan yang bertugas mengatur pembelanjaan dan penerimaan keuangan, serta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Kepala SPPG. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan Program MBG.

Meningkatkan Higienitas dan Keamanan Pangan

Pelatihan yang digagas BGN memiliki tujuan utama untuk menekan potensi kesalahan dalam proses pembuatan makanan, sekaligus meminimalisir risiko makanan rusak yang dapat memicu keracunan. Aspek higienitas menjadi fokus utama yang ditekankan kepada seluruh peserta pelatihan.

Suardi Samiran menegaskan bahwa pengolahan makanan untuk Program MBG tidak boleh dilakukan secara serampangan atau asal jadi. "Wajib higienis, wajib sehat, dan sesuai dengan ketentuan. Termasuk di dalamnya supaya tidak terjadi, muncul reaksi dari zat (beracun) di makanan," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan bahan makanan, terutama sayuran, yang tidak boleh disimpan terlalu lama karena dapat menghasilkan senyawa nitrit. Oleh karena itu, pengolahan harus tepat dan tidak boleh disimpan dalam waktu yang panjang setelah dimasak untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Tujuan menyeluruh dari pelatihan ini adalah memastikan bahwa seluruh sistem dan tahapan, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan Program MBG, dapat berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Ini adalah upaya serius untuk melindungi kesehatan penerima manfaat.

Cakupan Nasional dan Tantangan Sertifikasi SPPG

BGN saat ini terus melakukan pembenahan Program MBG secara nasional melalui penyediaan dan penyaluran makanan bergizi. Hingga saat ini, tercatat ada 15.410 unit dapur SPPG di seluruh Indonesia, menunjukkan skala program yang sangat luas.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.230 dapur telah beroperasi aktif, melayani sekitar 41,92 juta penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat ini meliputi peserta didik, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita, yang semuanya merupakan segmen rentan gizi.

Khusus di Sulawesi Selatan, terdapat 625 dapur SPPG, dengan 536 unit di antaranya telah beroperasi aktif, sementara sisanya sedang dalam tahap perampungan. Dapur-dapur ini melayani lebih dari 1,39 juta jiwa, berkontribusi besar dalam perbaikan gizi anak-anak di wilayah tersebut, terutama dalam upaya mengurangi stunting pada balita dan ibu hamil miskin.

Meskipun demikian, Suardi Samiran menyoroti tantangan terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari ribuan SPPG di Indonesia, baru 1.601 unit yang memiliki SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan daerah. Di Sulawesi Selatan sendiri, baru 46 SPPG yang memiliki sertifikat tersebut, menunjukkan perlunya peningkatan signifikan.

"Oleh karena itu kepada SPPG yang belum memiliki SLHS maka segera penuhi syarat yang menjadi persyaratan dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan. SPPG wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan," tegasnya. Pemenuhan SLHS menjadi krusial untuk menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews