Peningkatan Kualitas Layanan MBG BGN: Pelatihan Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS
Badan Gizi Nasional (BGN) serius tingkatkan kualitas layanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan penjamah makanan dan percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Simak langkah strategis BGN demi gizi anak bangsa.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian pelatihan komprehensif bagi penjamah makanan program tersebut, serta percepatan proses penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada mitra dan petugas di lapangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan.
Selain itu, inisiatif ini juga dirancang untuk mempercepat penerbitan SLHS bagi dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan elemen krusial dalam implementasi Program MBG.
Komitmen BGN dalam Menjamin Higiene Pangan MBG
Pelatihan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), meliputi KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember. Setiap harinya, kegiatan ini melibatkan hingga 500 peserta yang terlibat langsung dalam operasional SPPG.
Peserta pelatihan terdiri dari berbagai unsur, antara lain Kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), serta juru masak, menunjukkan cakupan partisipasi yang luas.
Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menekankan bahwa makanan bergizi adalah hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama. Pelaksanaan bimbingan teknis ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.
Program MBG telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, ditunjukkan oleh berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia, yang sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
Pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk SPPG
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga. Pelatihan penjamah makanan ini merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan SLHS.
Dengan adanya SLHS, kegiatan program MBG atau produksi makanan bergizi dapat dilaksanakan pada tempat yang sarana dan prasarananya sudah terjamin kebersihan serta kesehatannya, sehingga disebut laik higiene sanitasi kesehatan.
Sebagai contoh, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebanyak 800 peserta dari perwakilan SPPG, relawan, dan mitra/yayasan yang terlibat aktif dalam penyaluran program MBG mengikuti sertifikasi SPPG pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3).
SLHS merupakan poin penting, dan BGN mengarahkan seluruh KSPPG untuk mengingatkan mitra-mitranya agar segera mendaftar proses SLHS dalam waktu 30 hari sejak dinyatakan operasional. Apabila dalam 30 hari pendaftaran belum dilakukan, BGN akan menghentikan operasional SPPG tersebut.
Pengawasan dan Standar Keamanan Pangan dalam Program MBG
Hingga saat ini, sebanyak 25.061 SPPG telah dilakukan pemeriksaan atau inspeksi lapangan oleh jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa beberapa SPPG tidak memenuhi persyaratan, sehingga langsung diberi surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua, bahkan ada yang langsung dihentikan operasionalnya.
Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan dan Percepatan SLHS, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG.
Percepatan penerbitan SLHS juga menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi.
Sumber: AntaraNews