Pengamat Minta Penguatan Program MBG: Libatkan Pemerintah Daerah

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, dia meminta program ini untuk lebih diperkuat. Caranya, dia mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, partisipasi kepala daerah dan DPRD penting untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat lokal. Menurut Trubus, selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

"Jadi, evaluasi ini yang menurut saya penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah selama ini. Jujur, pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya. Sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah, nah itu harusnya kepala daerah. Kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini," ujar Trubus dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Ia menilai pengawasan dari pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lebih akuntabel, termasuk dalam memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok program.

Menurut Trubus, kepala daerah dapat memastikan bahan baku yang digunakan SPPG berasal dari UMKM, koperasi, serta pemasok di wilayah setempat sehingga manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

"Sehingga mereka bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi, dan pemasok-pemasok itu. Bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya," katanya.

Praktik Pengadaan Bahan Baku

Ia mengungkapkan masih ditemukan praktik pengadaan bahan baku dari luar daerah yang dinilai mengurangi peluang pelaku usaha lokal untuk ikut menikmati dampak ekonomi dari program tersebut.

"Bukan diambil dari tempat lain. Selama ini banyak terjadi mereka mengambil dari luar. Ini yang sering kali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas, dalam hal ini audit," ucapnya.

Trubus juga menekankan pentingnya audit terhadap operasional SPPG sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pelaksanaan MBG. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi tuntutan publik yang harus dijawab oleh pemerintah.

Masalah Transparansi

"Saya katakan audit SPPG menjadi sangat penting. Karena selama ini sumber persoalan itu adalah masalah transparansi yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini," ujar Trubus.

Ia mencontohkan, informasi mengenai menu makanan yang disajikan setiap hari seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus alat untuk menjaga kualitas layanan.

"Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa? Menu apa? Nah itu penting sekali, karena apa? Menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas, dan sebagainya bisa terjaga," pungkasnya.