Pemerintah Siapkan Mekanisme Khusus untuk Pelaksanaan MBG di Daerah 3T

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Upaya ini menjadi bagian dari penyesuaian program agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah dengan karakteristik geografis dan kepadatan penduduk yang berbeda dari wilayah perkotaan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat di wilayah 3T.

"Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Qodari menjelaskan, pelaksanaan MBG di wilayah 3T memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi kondisi geografis dan kepadatan penduduk. Situasi tersebut membuat program MBG tidak dapat dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema konvensional.

Ia mengatakan bahwa setiap SPPG saat ini melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Skema tersebut relatif lebih optimal diterapkan di wilayah non-3T karena jumlah penduduknya lebih besar. Namun, skema yang sama cenderung sulit diterapkan di wilayah 3T lantaran jumlah penduduknya relatif sedikit.

Selain itu, apabila wilayah 3T tetap dilayani oleh SPPG konvensional yang berada di wilayah non-3T, penyaluran MBG akan memakan waktu lebih lama dan tidak sesuai dengan ketentuan BGN. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan MBG, setiap SPPG hanya diperkenankan melayani penerima manfaat dalam radius maksimal 6 kilometer (km) dengan waktu tempuh paling lama 30 menit.

"Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," imbuh dia.

Godok Mekanisme yang Tepat

Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih menggodok mekanisme yang paling tepat untuk menyalurkan MBG kepada penerima manfaat di wilayah 3T. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai sarana pelayanan MBG.

Namun menurutnya, pemerintah juga mengkaji opsi lain yang dinilai lebih fleksibel mengingat tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki kantin akibat keterbatasan infrastruktur.

Kendati demikian, pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan program MBG di wilayah 3T mengingat perannya yang penting dalam mengatasi stunting, meningkatkan status gizi, serta meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

"Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal," pungkas dia.