Pemerintah Serius Evaluasi Tata Kelola MBG, Kelompok 3B dan Daerah 3T Jadi Prioritas

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Pemerintah serius mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin tepat sasaran. Dalam evaluasi dan perbaikan yang tengah dilakukan, kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi prioritas utama penguatan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari mengatakan, fokus pada kelompok 3B dilakukan karena pemberian gizi pada kelompok tersebut dinilai paling efektif untuk mencegah dan menurunkan angka stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ,” ujar Qodari, Jumat (26/6).

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Menurut Qodari, program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena disalurkan secara rutin setiap hari selama masa sekolah berlangsung. "MBG ini setiap hari, selama anak-anak sekolah, kecuali masa libur," ucapnya.

Ke depan, Qodari mengatakan pemerintah optimistis berbagai penataan dan penyempurnaan yang dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari aspek gizi hingga higienitas makanan yang diterima para penerima manfaat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," tuturnya.

Presiden Kawal Evaluasi MBG

Ia menambahkan, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata dan menguatkan tata kelola program MBG. Seluruh rencana perbaikan tersebut dipastikan mendapat perhatian langsung dari presiden.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," ucapnya.

Tidak hanya mendapat perhatian dari presiden, Qodari mengungkapkan evaluasi dan pengembangan program juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Menurutnya, BGN telah memaparkan sejumlah rencana perubahan kepada DEN guna memperoleh masukan yang konstruktif.

Lebih lanjut, Qodari menjelaskan, masukan dari DEN menjadi salah satu dasar penting dalam proses evaluasi. DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memotret kondisi pelaksanaan program di lapangan.

"(Survei DEN) bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru,” kata Qodari.