Airlangga soal Timnas AMIN Minta Jadi Saksi di MK: Kita Lihat Saja, Belum Ada Undangan

Hakim MK Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang

Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi hanya meminta agar para menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan lampu hijau atas kehadiran 4 menterinya di MK

Sidang akan dimulai pukul 08.00 Wib. Pada sidang kali ini, pemohon, termohon dan terkait tidak diperkenankan bertanya pada empat menteri.

Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Keempat menteri yang akan hadir adalah Menko PMK, Menko Perekonomian, Mendag dan Menkeu

Airlangga akan menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pembagian bansos

Airlangga menegaskan kehadirannya menanti undangan resmi dari MK.

Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.

Airlangga siap menjelaskan program pemerintah yang sering kali dituding untuk menaikan suara Prabowo Gibran.

Empat menteri akan bersaksi adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Mensos Risma.

Menurutnya, skema yang disepakati Indonesia memiliki karakter berbeda dibandingkan perjanjian perdagangan yang dilakukan AS dengan negara lain.

Penghitungan kenaikan UMP 2026 sudah diputuskan lewat formulasi Inflasi + (Alpha x Pertumbuhan Ekonomi), dengan rentang Alpha antara 0,5-0,9.

Berpotensi meluaskan pasar karbon dan mempercepat transisi energi, Indonesia juga bakal mendapat dukungan teknologi dekarbonisasi.

Pemkot Denpasar serius menggenjot pemerataan akses pembiayaan UMKM, menargetkan 32.626 pelaku usaha untuk mendapat dukungan finansial dan program pelatihan. Simak detailnya!

Diharapkan, program lanjutan itu bakal turut mendorong pertumbuhan ekonomi di penghujung 2025 ini.

Airlangga mengatakan, proses ini disebut masih melalui tahapan pembahasan intensif antara kedua negara, terutama terkait penyusunan dasar hukum.

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.