YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini Alasannya

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mencatat 9.431 laporan penipuan transaksi keuangan di wilayahnya sejak November 2024 hingga Februari 2026. Kenali modus-modus paling sering terjadi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Laporan Penipuan OJK DIY.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Sanksi tersebut mencakup 157 peringatan tertulis kepada 130 PUJK, 37 instruksi tertulis kepada 37 PUJK, serta 43 sanksi denda kepada 40 PUJK.

Kantor OJK Cirebon telah melayani 1.680 konsultasi dan pengaduan konsumen di Ciayumajakuning serta ribuan permintaan SLIK hingga November 2025, menegaskan komitmen perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menerima 53,08 persen pengaduan kasus keuangan ilegal akibat masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, menunjukkan urgensi literasi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mencegah kerugian penipuan online sebesar Rp377 miliar dalam setahun terakhir, menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi konsumen dari berbagai modus kejahatan siber.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 38.640 pengaduan konsumen melalui APPK dari Januari hingga September 2025, didominasi sektor perbankan dan fintech. Bagaimana OJK menanganinya?

Dari jumlah tersebut pihaknya melaporkan dan menghentikan sebanyak 1.556 entitas pinjaman online ilegal.

Total lebih dari 5,5 juta masyarakat telah dijangkau lewat berbagai kegiatan literasi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam tindakan Wedding Organizer (WO) yang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen.

YLKI dan Ombudsman RI Jawa Timur memberikan apresiasi positif terhadap langkah cepat Pertamina dalam menangani kasus Pertalite di Jatim yang menyebabkan motor 'brebet'. Namun, transparansi hasil uji lab dan kompensasi penuh tetap menjadi sorotan utama.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Konsumen sering kali salah paham karena beras yang dijual di toko modern bukanlah beras premium biasa.

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

OJK mengingatkan investor pasar modal syariah agar tidak terjebak FOMO di tengah lonjakan investor dan transaksi saham syariah.

Perkembangan pasar modal syariah dalam 15 tahun terakhir telah mengalami transformasi besar.

Kapitalisasi pasar saham syariah tercatat mencapai sekitar Rp 7.225 triliun atau tumbuh lebih dari 5 persen secara tahunan.

Menariknya, pertumbuhan ini terjadi di tengah dinamika global dan sentimen rebalancing indeks MSCI.