YLKI
-
News •YLKI Desak Kemensos Perkuat Prinsip Perlindungan Data PBI JKNYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.
-
Ekonomi •YLKI Kritik Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan: Masyarakat Miskin Jadi KorbanTerlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.
-
Ekonomi •Heboh Penipuan WO di Jakarta, YLKI: Ini Kejahatan Terencana Menggunakan Skema PonziYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam tindakan Wedding Organizer (WO) yang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen.
-
Ekonomi •Ternyata Ini Kata YLKI dan Ombudsman Soal Respons Pertamina Tangani Kasus Pertalite di JatimYLKI dan Ombudsman RI Jawa Timur memberikan apresiasi positif terhadap langkah cepat Pertamina dalam menangani kasus Pertalite di Jatim yang menyebabkan motor 'brebet'. Namun, transparansi hasil uji lab dan kompensasi penuh tetap menjadi sorotan utama.
-
News •YLKI Minta Pemprov DKI Sediakan Ompreng MBG Halal, Ternyata 70 Juta Ompreng Diimpor dari ChinaYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.
-
News •YLKI: Konsumen Minta Pemerintah Tambah Stok Beras agar Harga TerjangkauKonsumen sering kali salah paham karena beras yang dijual di toko modern bukanlah beras premium biasa.
-
Ekonomi •YLKI Soroti Polemik Harga Stok Beras: Meski Klaim Melimpah, Kenapa Masih Langka dan Mahal?Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti polemik harga stok beras yang masih tinggi di pasaran, mempertanyakan klaim stok melimpah dari pemerintah. Mengapa demikian?
-
Ekonomi •YLKI Tuntut Transparansi Kasus Pengoplosan Beras: Ini Penipuan Rugikan NegaraHal itu merupakan pelanggaran berat hak konsumen, apalagi beras komoditas pangan esensial bagi konsumen, katanya, menegaskan.
-
News •4 Produsen Beras Dipanggil Polisi Gara-Gara Pelanggaran Takaran dan MutuDugaan pelanggaran ini mencakup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana Perdagangan, Tindak Pidana Pangan, serta pemalsuan dokumen.
-
Jakarta •HUT ke-498 Jakarta, YLKI Desak Percepatan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Perlindungan Konsumen DisabilitasYLKI mendorong Jakarta menjadi kota yang ramah bagi konsumen disabilitas.
-
Ekonomi •YLKI Desak Pemerintah Jamin Refund Jamaah Haji Furoda yang Gagal BerangkatYLKI juga memperingatkan masyarakat agar mewaspadai agen perjalanan yang masih menawarkan kuota haji furoda.
-
Ekonomi •YLKI: Pemerintah Tidak Adil, Orang Kaya Dapat Pengampunan Pajak, Kelas Menengah Dikenakan PPN 12 PersenHal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen.
-
News •YLKI Minta Konsumen Tak Asal Sebar Keluhan di Media Sosial, Singgung soal Ancaman HukumMasyarakat diminta untuk tidak main asal menyebarluaskan atau viral di media sosial apabila menerima barang/jasa tidak sesuai dan ingin mengajukan keluhan.
-
Ekonomi •Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK, YLKI: Kebijakan Absud, Potensi Chaos!Agus memandang kebijakan itu akan sulit diterapkan karena akan menimbulkan kekacauan di kalangan pengguna layanan.
-
Ekonomi •Banyak Siswa Keracunan Latiao, YLKI Minta BPOM Sidak Produk Pangan Asal ChinaYLKI pernah menemukan banyak produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke Indonesia pada ritel besar.
-
Ekonomi •YLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin MahalYLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal
-
Ekonomi •Macet Horor di Pelabuhan Merak, YLKI: Selalu Terulang Saat Puncak Mudik LebaranTulus bilang, kejadian macet horor di Pelabuhan Merak selalu berulang di setiap musim mudik Lebaran.
-
Ekonomi •Tiru Jerman, YLKI Usulkan Pemerintah Terapkan Hari Kerja 4 Hari Bagi PegawaiSistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.
-
CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang PinjolTulus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya hoaks soal pelunasan pinjol oleh YLKI
-
Ekonomi •YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini AlasannyaJumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.