YLKI Desak Kemensos Perkuat Prinsip Perlindungan Data PBI JKN

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

Dinas Sosial Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak warga terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) segera mengurus reaktivasi PBI-JKN Kaltim agar layanan kesehatan tetap terjamin.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

BPJS Kesehatan sediakan mekanisme reaktivasi PBI JK yang dinonaktifkan per Januari 2026. Ini memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan, penderita kronis, atau darurat medis tetap terjamin.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Purbaya mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JK tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

Pihak Dinas Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses verifikasi kepesertaan sebelum pengaktifan dilakukan.

Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.

DPRD Kabupaten Kuningan memastikan langkah reaktivasi JKN-PBI Kuningan bagi peserta yang dinonaktifkan sedang berjalan. Simak bagaimana pemda setempat berupaya menjamin akses kesehatan warga kurang mampu.

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Susmiati, peserta JKN PBI, berbagi pengalaman positifnya mendapatkan pelayanan kesehatan prima di RSUD Kotamobagu, membuktikan manfaat nyata program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemprov Sulteng serius dorong pemerataan dokter spesialis di daerah terpencil melalui kebijakan afirmasi pendidikan, memastikan layanan kesehatan berkualitas merata bagi seluruh masyarakat.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan meninjau langsung RS GMIM Bethesda, memastikan kualitas Layanan JKN BPJS Kesehatan dan mendengarkan pengalaman peserta untuk perbaikan berkelanjutan.

BPJS Kesehatan terus mendorong hidup sehat di masyarakat melalui dukungan terhadap Balikpapan Coastal Running, menekankan pentingnya aktivitas fisik dan pola hidup sehat untuk generasi produktif.

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pengasuh pondok pesantren di Madura untuk aktif menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, fokus pada pemutakhiran data dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung Kementerian Sosial dalam upaya penguatan Standardisasi LKS melalui revitalisasi, pendataan, dan akreditasi demi kualitas layanan sosial yang optimal.

Kementerian Sosial mengumumkan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru bansos akan menerima bantuan pada triwulan kedua 2026, hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.

Pemkab Bangkalan mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Katol Barat, Geger, karena tingginya antusiasme masyarakat dan kesiapan lahan.

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.