YLKI Desak Kemensos Perkuat Prinsip Perlindungan Data PBI JKN

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

Dinas Sosial Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak warga terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) segera mengurus reaktivasi PBI-JKN Kaltim agar layanan kesehatan tetap terjamin.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

BPJS Kesehatan sediakan mekanisme reaktivasi PBI JK yang dinonaktifkan per Januari 2026. Ini memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan, penderita kronis, atau darurat medis tetap terjamin.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Purbaya mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JK tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

Pihak Dinas Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses verifikasi kepesertaan sebelum pengaktifan dilakukan.

Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.

DPRD Kabupaten Kuningan memastikan langkah reaktivasi JKN-PBI Kuningan bagi peserta yang dinonaktifkan sedang berjalan. Simak bagaimana pemda setempat berupaya menjamin akses kesehatan warga kurang mampu.

BPJS Kesehatan memperingati HUT ke-58 dengan menggelar Health Fun Run, mengajak seluruh lapisan masyarakat membudayakan hidup sehat demi memperkuat Program JKN dan mencegah penyakit kronis sejak dini.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengajak masyarakat untuk mulai berolahraga demi menjaga kesehatan, menekan biaya Jaminan Kesehatan Nasional, serta mendukung semangat gotong royong JKN.

BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di GBK dalam rangka HUT ke-58, mengajak jutaan peserta JKN membudayakan hidup sehat dan mencegah penyakit tidak menular.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat implementasi Program JKN untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui sinergi berbagai pihak, memastikan akses kesehatan merata bagi warganya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penyelamat bagi Ridwan Djapong, seorang petani di Banggai, yang menderita penyakit jantung, memungkinkannya mengakses layanan kesehatan gratis tanpa khawatir biaya.

Pemerintah Provinsi Lampung gencar memperkuat upaya promotif dan preventif dalam pencegahan kanker, fokus pada edukasi masyarakat dan deteksi dini untuk menekan angka kematian akibat penyakit mematikan ini.

Video kisah inspiratif siswa Sekolah Rakyat ditayangkan pada peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Bogor, menyoroti harapan dan semangat meraih masa depan.

Menteri Sosial menegaskan kejujuran dalam penjangkauan siswa Sekolah Rakyat adalah fondasi utama, memastikan program ini tepat sasaran bagi keluarga terpinggirkan di Palembang dan sekitarnya.

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut ratusan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Riau, menandai perluasan program strategis ini untuk menjangkau keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).