Dinsos Kaltim Imbau Warga Terdampak Reaktivasi PBI-JKN Segera Urus Kepesertaan

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau masyarakat setempat yang kepesertaannya dinonaktifkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) untuk segera melakukan reaktivasi. Imbauan ini bertujuan memastikan warga tetap dapat mengakses layanan kesehatan gratis dari BPJS Kesehatan. Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa proses pengaktifan kembali sepenuhnya menjadi kewenangan Dinsos di tingkat kabupaten/kota.

Penonaktifan jutaan peserta PBI-JKN secara nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah berdampak pada banyak warga di Kaltim. Warga seringkali baru menyadari status kepesertaan mereka tidak aktif saat membutuhkan layanan medis di puskesmas atau rumah sakit. Oleh karena itu, Dinsos Kaltim mendorong proaktivitas warga untuk segera melapor dan mengurus kembali status kepesertaan mereka.

Proses reaktivasi ini krusial agar masyarakat tidak kehilangan hak atas jaminan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Dinsos Kaltim menekankan pentingnya verifikasi dan validasi ulang data untuk memastikan kelayakan ekonomi penerima bantuan. Langkah ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 39 parameter pendataan sebagai acuan.

Warga yang kepesertaannya dinonaktifkan sebagai PBI-JKN diimbau untuk tidak menunda proses reaktivasi. Langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan akses terhadap fasilitas kesehatan tanpa hambatan biaya. Dinsos Kaltim menegaskan bahwa kewenangan penuh untuk mengaktifkan kembali kepesertaan berada di tangan Dinas Sosial kabupaten/kota.

Masyarakat diharapkan segera mendatangi kantor Dinsos di wilayah masing-masing untuk memulai prosedur daftar ulang. Proses ini melibatkan serangkaian verifikasi data untuk memastikan bahwa penerima bantuan memang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Verifikasi ini penting untuk menjaga akurasi data penerima bantuan sosial.

Andi Muhammad Ishak menyoroti bahwa banyak warga baru menyadari status nonaktif mereka ketika hendak berobat. Kondisi ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan medis. Oleh karena itu, kesadaran dan kecepatan warga dalam mengurus reaktivasi sangat diperlukan.

Terkait informasi penonaktifan sekitar 64 ribu peserta PBI-JKN di Kaltim, Andi Muhammad Ishak menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan data awal dari aduan masyarakat yang diterima Dinas Kesehatan. Dinsos Kaltim belum menerima laporan resmi dari Kementerian Sosial terkait jumlah pasti peserta yang dinonaktifkan. Pentingnya data akurat menjadi fokus utama dalam penanganan masalah ini.

Meskipun pengelolaan data berada di bawah Dinsos, mayoritas keluhan terkait penonaktifan justru masuk ke Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis yang dialami warga saat berobat. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi yang lebih erat antar lembaga terkait.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinsos Kaltim telah mengirim surat kepada Gubernur untuk mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini akan melibatkan BPJS Kesehatan serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Tujuannya adalah memetakan data secara komprehensif dan menghitung kemampuan anggaran daerah untuk menampung peserta yang membutuhkan bantuan.

Ke depan, Dinsos Kaltim berencana melakukan penyisiran data secara rinci dengan skala prioritas. Warga dengan kondisi medis mendesak atau yang memerlukan pengobatan rutin akan menjadi fokus utama dalam program ini. Pendekatan ini memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

Penyakit tertentu, seperti hemodialisa atau cuci darah, akan menjadi perhatian khusus dalam proses penyisiran data. Andi Muhammad Ishak menegaskan bahwa pasien dengan kondisi seperti ini akan diprioritaskan agar tetap terjamin dalam tanggungan jaminan kesehatan. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya.

Pemerintah daerah akan menghitung secara cermat kemampuan anggaran yang tersedia untuk menampung peserta PBI-JKN yang benar-benar membutuhkan. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Pemetaan data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Sumber: AntaraNews