Jkn

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Prof. Trimartani Koento dari FKUI mengungkap tantangan signifikan dalam penanganan mikrotia, kelainan telinga bawaan yang memengaruhi pendengaran dan perkembangan anak. Apa saja tantangan dan solusi penanganan mikrotia?

BPJS Kesehatan Jayapura mencatat pembayaran klaim JKN sebesar Rp235 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan layanan kesehatan optimal bagi peserta di Papua.

BPJS Kesehatan mengimbau peserta JKN di Bitung yang menunggak iuran agar segera memanfaatkan program Rehab. Inisiatif ini mempermudah pembayaran tunggakan, sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan Rehab dapat kembali aktif.

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menolak rencana pengalihan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dari Pemprov Kalimantan Timur, menilai kebijakan ini tidak adil dan akan menyulit

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Prioritas Layanan Kesehatan Jawa Tengah dengan mengarahkan anggaran pada program strategis, serta memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

PT Medika Loka Sulutindo menunjukkan kepedulian sosial dengan membayar tunggakan iuran JKN bagi 177 warga Bitung. Inisiatif ini diharapkan mengaktifkan kembali kepesertaan mereka dan memastikan akses layanan kesehatan.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan saat pendaftaran, dan pendaftaran dilakukan paling lama 28 hari sejak bayi dilahirkan.

BPJS Kesehatan hadirkan Posko Mudik gratis di 8 lokasi strategis pada 13-18 Maret 2026, tawarkan layanan kesehatan dan informasi JKN bagi pemudik. Jangan lewatkan fasilitas ini!

Menteri Sosial mengklarifikasi bahwa deaktivasi JKN bagi sejumlah penerima bantuan didasarkan pada pembaruan data kesejahteraan, bukan instruksi presiden, mengungkap tantangan akurasi data dan pentingnya pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTS

Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.

Kisah Marsi, ibu asal Bekasi, menyoroti peran vital program BPJS PBI dalam menopang biaya pengobatan cuci darah anaknya. Simak perjuangan dan harapan mereka untuk kesembuhan.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

Pemerintah Kota Mataram serius melakukan Integrasi Data BPJS Mataram dengan surat kematian untuk mencegah kerugian daerah dan memastikan alokasi anggaran jaminan kesehatan tepat sasaran.

BPJS Kesehatan mengumumkan prosedur reaktivasi PBI BPJS Kesehatan bagi peserta JKN yang dinonaktifkan, kini dapat dilakukan melalui Dinas Sosial setempat guna memastikan layanan kesehatan tetap tersedia.

BPJS Kesehatan Manado menjelaskan kriteria dan mekanisme bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yang dinonaktifkan agar dapat diaktifkan kembali.

DPRD Kota Tangerang mendesak Dinkes segera alihkan 72.893 peserta BPJS PBI pusat ke daerah. Pengalihan BPJS PBI Tangerang ini vital agar layanan kesehatan warga tetap terjamin tanpa terputus.

BPJS Kesehatan menepis isu hoaks mengenai pemotongan iuran ASN guru sebanyak 26 kali setahun. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan, perhitungan iuran BPJS Kesehatan ASN Guru sesuai regulasi dan tidak ada pemotongan ganda.

Pemkab Mahulu raih UHC Award 2026 berkat cakupan JKN 101,91 persen, melampaui target nasional. Ini bukti komitmen Pemkab Mahulu jamin kesehatan warga dan wujudkan masyarakat sejahtera.