Jaminan Kesehatan Nasional

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah intensif menelusuri keberadaan 9.401 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) penyintas katastropik untuk memastikan validitas data dan penyaluran manfaat yang akurat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil verifikasi lapangan tahap pertama Program PBI JKN BPS, menemukan 3.934 peserta dengan penyakit katastropik telah meninggal dunia, memicu penyesuaian kepesertaan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan memperkuat Program Pesiar untuk memastikan Optimasi JKN Desa, menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok dan mengaktifkan kembali peserta non-aktif.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam mencatat 15 warga telah mengajukan reaktivasi PBI JKN setelah status kepesertaan mereka dinonaktifkan, menandakan proses pengaktifan kembali terus berjalan.

Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyoroti pentingnya **kolaborasi sektor kesehatan** dan ekonomi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Temukan bagaimana sinergi ini mendorong kesejahteraan masyarakat.

BPJS Kesehatan menyalurkan santunan kepada anak yatim di Padang sebagai bagian dari program BPJS Kesehatan Peduli, mempererat hubungan dengan masyarakat dan memperkuat integritas organisasi.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berhasil mengaktifkan kembali 120 ribu peserta PBI JKN Cianjur setelah pembiayaan dialihkan ke APBD. Simak bagaimana langkah ini menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

Sebanyak 5.301 jiwa di Pasaman Barat terdampak penonaktifan PBI JK. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten setempat berkoordinasi untuk memastikan solusi bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan guna menjaga akses layanan kesehatan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.500 warga kurang mampu pada tahun 2026, demi mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 98 persen dan memastikan akses kesehatan merata.

BPJS Kesehatan sediakan mekanisme reaktivasi PBI JK yang dinonaktifkan per Januari 2026. Ini memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan, penderita kronis, atau darurat medis tetap terjamin.

Kabupaten Bintan kembali menorehkan prestasi gemilang dengan cakupan BPJS Kesehatan mencapai 99,01 persen, mengantarkan daerah ini meraih UHC Awards 2026 Pratama.

BPJS Kesehatan menegaskan informasi mengenai pemotongan iuran ASN guru sebanyak 24 kali dalam setahun adalah hoaks. Pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi ASN guru dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak melebihi batas maksimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih Predikat Madya UHC Award 2026, menunjukkan konsistensi dalam peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil meraih Penghargaan UHC Awards 2026 kategori madya dari BPJS Kesehatan, menegaskan komitmen serius dalam menjamin layanan kesehatan bagi warganya. Bagaimana upaya Bangka Barat mewujudkan perlindungan kesehatan yan

Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil meraih Penghargaan UHC Karawang kategori Madya, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya.

Kabupaten Banyumas berhasil meraih UHC Award 2026, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN. Simak detail pencapaian UHC Banyumas ini!

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) segera meluncurkan program penghapusan tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melindungi masyarakat rentan dan memastikan akses kesehatan yang merata.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memfokuskan program Cek Kesehatan Gratis 2026 pada penanganan dan pencegahan lanjutan bagi masyarakat yang terdeteksi masalah kesehatan, gratis hingga pengobatan. Kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam upa

Ombudsman RI Kalimantan Selatan menyayangkan kebijakan penonaktifan 67 ribu peserta PBI JKN Banjarmasin, menilai berdampak pada pelayanan dasar dan meminta Pemkot meninjau ulang.