Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui Program Sigi Masagena Plus, meningkatkan kapasitas dan perlindungan sosial untuk kemandirian warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

Pemerintah serius kejar target Nol Miskin Ekstrem pada tahun 2026, dengan memfokuskan program penanganan di 88 kabupaten/kota prioritas. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat ini akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut?

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN demi akurasi data penyaluran bantuan dan pembangunan desa.

Jumlah penerima PBI JKN Blora mencapai 370.577 jiwa pada 2025, namun ribuan di antaranya berstatus nonaktif. Pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan pembaruan data demi memastikan perlindungan kesehatan yang merata.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya pemenuhan gizi siswa Sekolah Rakyat untuk kualitas belajar, di samping fasilitas fisik. Ini krusial!