YLKI: Konsumen Minta Pemerintah Tambah Stok Beras agar Harga Terjangkau

Konsumen sering kali salah paham karena beras yang dijual di toko modern bukanlah beras premium biasa.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajak pemerintah untuk meningkatkan stok beras yang tersedia di pasaran dan memastikan harganya tetap terjangkau. Ketua YLKI, Niti Emiliana, memberikan tanggapan terkait pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan stok beras yang melimpah. Dari sudut pandang konsumen, ia menekankan bahwa melimpahnya stok beras harus dapat diakses oleh masyarakat di pasar.

“Pada sisi konsumen, definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu atau gudang saja, melainkan harus tersedia di pasaran yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” ujar Niti dalam keterangan kepada Liputan6.com pada Sabtu (6/9/2025).

Ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap tingginya harga beras premium di toko ritel. Niti menjelaskan bahwa konsumen sering kali tertipu karena beras yang dijual di ritel modern bukanlah beras premium biasa, melainkan beras khusus, sehingga harganya berkisar antara Rp 90.000 hingga Rp 130.000 per 5 kilogram (kg).

Situasi serupa juga terjadi di pasar tradisional, di mana harga beras eceran mengalami kenaikan, meskipun tidak setinggi di pasar ritel modern. Ia berharap agar kenaikan harga ini dapat segera diantisipasi agar tidak berlanjut.

“YLKI meminta pemerintah terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, dan Kepolisian, untuk menyelidiki secara tuntas proses distribusi dari hulu hingga hilir serta mengatasi kekosongan beras premium dan medium di ritel,” tambahnya.

Tidak ada impor beras

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia meninjau situasi ketahanan pangan di Palembang pada hari Jumat, 5 September 2025. Kebijakan ini tentu menjadi berita positif, terutama mengingat dalam dua tahun terakhir, pemerintah masih melakukan impor untuk memperkuat cadangan beras nasional (CBP). Yang lebih membanggakan, kondisi ini tercapai di tengah banyak negara lain yang sedang menghadapi krisis pangan.

Amran juga menambahkan, "Insyaallah tidak ada impor karena stok kita banyak," yang menunjukkan optimisme pemerintah mengenai ketersediaan beras di dalam negeri. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih tenang dan percaya diri terhadap ketahanan pangan nasional. Keputusan ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan beras rakyat dapat terpenuhi tanpa bergantung pada impor dari luar negeri.

Stok beras mencapai 4 juta ton

Amran menyatakan bahwa saat ini, stok beras nasional berada pada angka yang aman, yaitu sekitar 4 juta ton. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan stok pada periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai 2 juta ton. Ketersediaan beras yang mencukupi ini didukung oleh proyeksi hasil panen yang sangat positif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), produksi beras diperkirakan akan mencapai 34 hingga 35 juta ton pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 4 juta ton dibandingkan periode sebelumnya.

“Kenaikan 4 juta ton ini membuat tambahan pendapatan petani juga naik Rp60 triliun. Kita syukuri ini, di bawah gagasan Pak Presiden, dengan menyederhanakan regulasi, sarana produksi ditambah, mempermudah pengadaan pupuk dan lain-lain juga berkontribusi pada produksi,” jelasnya. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat lebih terjamin. Selain itu, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan produksi beras juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kesejahteraan petani sangat penting untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan

Peningkatan produksi dan kestabilan stok beras memberikan efek positif yang signifikan terhadap kesejahteraan para petani. Amran mengungkapkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP)---sebuah ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan petani---telah mengalami kenaikan hingga 123 persen. "NTP (Nilai Tukar Petani), kesejahteraan petani, naik 123 persen. Indikator ini harus kita syukuri. Toh ada naik-turun, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menstabilkan harganya," kata dia.

Dengan adanya lonjakan dalam produksi beras dan kestabilan stok yang terjaga, petani merasakan dampak positif terhadap kehidupan mereka. Amran menekankan bahwa NTP, yang berfungsi sebagai indikator kesejahteraan petani, telah mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 123 persen. "NTP (Nilai Tukar Petani), kesejahteraan petani, naik 123 persen. Indikator ini harus kita syukuri. Toh ada naik-turun, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menstabilkan harganya," kata dia.