Waspada! Warga Jawa Rentan Terjerat Pinjol dan Investasi Ilegal Menurut Data OJK

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menerima 53,08 persen pengaduan kasus keuangan ilegal akibat masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, menunjukkan urgensi literasi keuangan.

Ada 1.840 entitas keuangan ilegal diblokir di antaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

Modus yang digunakan pelaku sangat beragam, termasuk pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga manipulasi data dan identitas.

Dari jumlah tersebut pihaknya melaporkan dan menghentikan sebanyak 1.556 entitas pinjaman online ilegal.

Pihaknya menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjol dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor.

Tingginya angka aduan di Jawa Barat kemungkinan besar dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan daerah lain.

Pemblokiran rekening tersebut tindak lanjut dari laporan masyarakat terhadap 90.377 rekening ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Friderica menyebutkan, dalam periode 1 Januari hingga 23 Agustus 2024, OJK telah mengeluarkan 195 surat peringatan tertulis kepada 144 PUJK.

Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.

Sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Hingga Maret 2026, nilai utang pinjol yang beredar (outstanding pembiayaan) tembus di angka Rp 101,03 triliun.

Pihak Damkar akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk memberikan keterangan dan kesaksian oleh pihak kepolisian.

OJK memanggil Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menjelaskan persoalan ini.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.

Polda NTT selesaikan kasus investasi bodong senilai Rp700 juta yang merugikan 40 korban melalui restorative justice, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berorientasi pemulihan dan keadilan.

Seorang warga Karawang melaporkan dugaan investasi bodong usaha konveksi keluarga ke Polda Jabar, merugi hingga Rp1,8 miliar. Kasus ini menyoroti bahaya investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tinggi dan telah menjerat banyak korban.

Perbarindo DPD Sulut dan Gorontalo gencar tingkatkan literasi keuangan siswa di Sulawesi Utara melalui program Simolek OJK, membekali mereka agar tak terjerat investasi bodong dan pinjaman ilegal.

Bareskrim Polri menahan tersangka MY, mantan Direktur PT DSI, terkait kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam skema Dana Syariah Indonesia yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Simak detail penahanan dan modus operandi kejahatan ini.

Aliansi Masyarakat Bersatu Kediri mendatangi SPPG Bandar Lor, menuntut kejaksaan mengusut tuntas dugaan penipuan SPPG Kediri yang merugikan banyak pihak dan investor.

Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan fraud, menyusul laporan kerugian lender yang mencapai triliunan rupiah, dalam kasus Penggeledahan Dana Syariah Indonesia.