LIVE

Wamenaker Ungkap Hasil Investigasi, Gaji THR Hillcon Belum Terbayar Penuh

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

wamenaker
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan. (AntaraNews)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan perkembangan terkini terkait investigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti. Perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Morowali Utara, dan kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kemnaker telah melakukan audiensi dengan manajemen PT Hillcon pada 21 April 2026 untuk membahas penyelesaian hak-hak para pekerja. Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari laporan karyawan yang merasa haknya belum terpenuhi setelah operasional perusahaan berhenti.

Meskipun status BPJS Ketenagakerjaan seluruh eks pekerja di Morowali telah berhasil dinonaktifkan, pembayaran gaji dan THR masih belum terealisasi. Situasi ini mendorong Wamenaker untuk segera menindaklanjuti dengan pihak manajemen perusahaan.

Perkembangan Penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan Eks Pekerja Hillcon

Dalam audiensi yang berlangsung pada 21 April 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil menonaktifkan status BPJS Ketenagakerjaan seluruh eks pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di Morowali Utara. Langkah ini merupakan kemajuan penting dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan ini.

Dengan dinonaktifkannya status BPJS tersebut, para pekerja kini memiliki akses untuk mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ini memberikan harapan bagi para pekerja untuk mendapatkan sebagian hak mereka yang tertunda.

Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan bahwa penonaktifan BPJS ini adalah salah satu hasil konkret dari upaya mediasi Kemnaker. Namun, penyelesaian hak-hak pekerja secara menyeluruh masih terus diupayakan oleh pemerintah.

Gaji dan THR Hillcon Masih Tertunda, Kemnaker Ambil Langkah Lanjut

Meski ada kemajuan dalam status BPJS, pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) eks pekerja PT Hillcon Jaya Shakti masih belum direalisasikan oleh perusahaan. Kondisi ini bertolak belakang dengan kesepakatan awal yang telah dicapai antara kedua belah pihak.

Wamenaker Afriansyah Noor menyatakan pihaknya akan segera menghubungi manajemen perusahaan kembali untuk menuntut realisasi pembayaran hak-hak para eks karyawan. Kemnaker berkomitmen untuk memastikan semua hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kemnaker juga akan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan untuk memantau dan mengawal proses pembayaran ini. Perkembangan lebih lanjut terkait Gaji THR Hillcon ini akan dilaporkan secara berkala kepada publik.

Kronologi Permasalahan Ketenagakerjaan PT Hillcon Jaya Shakti

Permasalahan ketenagakerjaan di PT Hillcon Jaya Shakti bermula sejak akhir Desember 2025, ketika operasional perusahaan berhenti total. Hal ini diikuti dengan pemulangan karyawan secara bertahap pada Januari 2026.

Hengki Arabiya, salah satu karyawan, mengungkapkan bahwa kondisi pekerja memburuk karena kebutuhan dasar terganggu setelah layanan kantin dihentikan akibat tagihan perusahaan yang tidak dibayarkan sejak akhir Januari 2026. Banyak pekerja menghadapi kesulitan finansial.

Perusahaan kemudian memulangkan karyawan hingga pertengahan Februari 2026, menyisakan sekitar 30 pekerja untuk menjaga aset. Namun, kontrak dengan PT Keinz Ventura diputus pada 25 Maret 2026, menyebabkan pemutusan hubungan kerja tanpa kejelasan bagi para pekerja.

Selain Gaji THR Hillcon Lebaran 2026 yang belum dibayarkan, pekerja juga menghadapi masalah iuran BPJS yang menunggak lebih dari satu tahun serta ketidakjelasan pesangon. Kasus ini telah dilaporkan ke Kemnaker melalui kanal resmi.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kaca Rumah Dinas Diduga Ditembak, Wabup Deli Serdang Curiga Motif Intimidasi

{{caption}}
Viral Video Pertengkaran Penumpang Dilerai Petugas Bandara Soekarno Hatta

{{caption}}
Maling di Mojokerto Tepati Janji dalam Surat, Kembalikan Uang ke Pemilik Toko

{{caption}}
Kepala BPOM Beberkan Tantangan Pengawasan Program MBG

{{caption}}
Cerita Mahasiswa Tentang Pertemuan dengan Wapres Gibran

{{caption}}
Gempa M 6,7 Palu, Pasien RSUD Sulbar Dievakuasi ke Tenda Darurat

Topik Terkait
{{caption}}
Wamenaker Investigasi Gaji THR PT Hillcon yang Belum Dibayar di Morowali Utara

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

wamenaker
{{caption}}
Disnakertrans Tulungagung Tangani Dua Aduan THR Perusahaan Jelang Idul Fitri 2026

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tulungagung menerima dua aduan terkait pembayaran THR perusahaan jelang Idul Fitri 2026, menunjukkan fokus pada kepatuhan perusahaan.

THR Tulungagung
{{caption}}
Disnaker Pangkalpinang Proses Tegas Perusahaan yang Tidak Bayar THR Idul Fitri 2026

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Disnaker Pangkalpinang
{{caption}}
Menaker Yassierli Tegaskan Kewajiban Pembayaran THR Keagamaan 2026 Tepat Waktu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kepada seluruh pemberi kerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta membuka posko aduan bagi pekerja.

THR Keagamaan 2026
{{caption}}
Tahukah Anda? Wamenaker Jamin Pesangon PHK Pekerja Terdampak Pailit Perusahaan Tekstil

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memastikan pemerintah akan memfasilitasi pekerja yang terdampak PHK, termasuk dari perusahaan tekstil yang diduga pailit, agar memperoleh hak pesangon sesuai ketentuan. Simak bagaimana Wamenaker Jamin Pesangon

Wamenaker Afriansyah Noor
{{caption}}
Gelombang PHK Terbanyak Ada di Jateng, Disnaker: Melonjaknya Karena Sritex

Hal itu merespons keterangan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menyebut angka PHK nasional periode Januari hingga 23 April 2025 mencapai 24.036

Regional
{{caption}}
Menaker Yassierli Pastikan Proses Klaim JHT dan JKP Lancar Bagi Eks Karyawan Sritex Sukoharjo

PT Sritex Sukoharjo, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, resmi berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

Berita Update
{{caption}}
BPJS Ketenagakerjaan Gelontorkan Rp90,83 Miliar untuk JHT dan JKP Korban PHK Sritex

Pembayaran klaim JHT untuk korban PHK Sritex selesai sebelum Lebaran 2025.

Berita Update
{{caption}}
Pesangon dan THR Eks Karyawan Sritex Baru Bisa Cair Setelah Penjualan Aset Perusahaan

"Ini penting, kita garis bawahi yang belum adalah memang terkait dengan pesangon, uang penghargaan masa kerja," kata Menaker.

Sritex
{{caption}}
Immanuel Ebenezer Menyesal Jadi Wamenaker, Hadapi Tuntutan Berat dalam Kasus Korupsi K3

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyesali jabatannya setelah menghadapi tuntutan berat dalam kasus korupsi K3. Simak detail tuntutan jaksa yang "mengerikan".

gratifikasi
{{caption}}
Pemerintah Gencarkan Pencegahan PHK di Tengah Geopolitik Global

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan PHK akibat dampak geopolitik global, serta memperkuat program ketenagakerjaan untuk stabilitas lapangan kerja.

afriansyah noor
{{caption}}
Kasus Pemerasan K3 Noel: Eks Wamenaker Duga Ada Titipan Pengusaha

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan meyakini kasus pemerasan sertifikasi K3 yang menjeratnya adalah titipan pengusaha, memicu pertanyaan besar di tengah proses persidangan.

dugaan titipan
{{caption}}
Wamenaker Tegaskan Pentingnya Independensi Audit K3 demi Keselamatan Kerja dan Keberlanjutan Usaha

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan krusialnya independensi audit K3. Hal ini demi memastikan perlindungan pekerja serta menjaga keberlangsungan perusahaan.

afriansyah noor
{{caption}}
Eks Wamenaker Noel Berharap Pimpinan KPK Hadir di Sidang Kasus Pemerasan

Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat hadir langsung di persidangan kasus pemerasan yang menjeratnya, menyusul dugaan aliran dana ke mantan Menaker Ida Fauziyah.

gratifikasi
{{caption}}
Tahukah Anda Batas Maksimalnya? Wamenaker Tegaskan Jam Kerja Pengemudi Logistik Demi Keselamatan Jalan

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan pentingnya batas jam kerja pengemudi logistik 8 jam untuk keselamatan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan. Apa alasannya?

berita nasional
{{caption}}
Menaker Yassierli Sambut Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform untuk Perlindungan Pekerja

Menaker Yassierli menyambut adopsi Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform, langkah krusial untuk memastikan kerja layak dan perlindungan komprehensif bagi jutaan pekerja digital di Indonesia.

ekonomi platform
{{caption}}
Kemnaker Beri Sertifikasi Kompetensi Gratis Alumni MagangHub, Tingkatkan Daya Saing Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan fasilitas **sertifikasi kompetensi gratis** bagi alumni program **MagangHub** untuk memperkuat daya saing mereka di pasar kerja dan membuka peluang karier yang lebih luas.

bnsp
{{caption}}
Keras Eks Wamenaker Noel Jelang Pledoi Siap Dihukum Mati: Jangan jadi Pecundang!

Noel dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan uang pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara.

kasus korupsi
{{caption}}
Kemnaker Pastikan Keberlanjutan Karir Alumni Magang Nasional Melalui KarirHub

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen penuh memastikan keberlanjutan karir bagi alumni Magang Nasional melalui platform digital KarirHub, menjembatani mereka ke pasar kerja domestik dan internasional.

alumni magang
{{caption}}
Kemnaker Siapkan Estafet Karier Alumni Magang Nasional Lewat KarirHub Terintegrasi

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan KarirHub, platform terintegrasi untuk mendukung estafet karier alumni Magang Nasional, menjembatani mereka ke pasar kerja nasional maupun internasional.

alumni magang
{{caption}}
Pemerintah Serius Lakukan Pencegahan PHK Akibat Ketegangan Global

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah dalam Pencegahan PHK massal yang dipicu ketegangan geopolitik global, dengan menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

afriansyah noor